Jakarta– Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. Sejumlah nama calon menteri pun beredar di media. Di antara nama yang masuk bursa calon menteri adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti.
Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menyusun kabinet zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari sosok yang ahli di bidangnya—baik yang berasal dari kalangan politisi partai maupun profesional. Karena itulah Abdul Mu’thi dikabarkan masuk bursa, dan bisa jadi ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa Abdul Mu’ti memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni di bidang pendidikan.
“Jika bicara tentang menteri dari kalangan Muhammadiyah, maka nama yang sering mendapat dukungan adalah Pak Abdul Mu’ti,” kata Ujang, dikutip dari Sindonews.com, Rabu (25/9/2024).
Ujang memandang bahwa Muhammadiyah sangat layak mengelola sektor pendidikan, mengingat bagaimana kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan selama ini.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ada beberapa kabinet yang menerapkan zaken kabinet tersebut. Di antaranya adalah Kabinet Djuanda, Kabinet Natsir, dan Kabinet Wilopo.
Dengan rencana zaken kabinet, menurut Ujang, maka tidak salah menempatkan tokoh Muhammadiyah di bidang pendidikan, mengingat kiprah dan pengalamannya yang sudah terbukti.
Bukan Pertama Kali
Abdul Mu’ti sendiri pernah beberapa kali digadang-gadang mengisi pos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada masa pemerintahan Jokowi yang kedua, Desember 2020 lalu, namanya sempat digadang-gadang masuk ke dalam jajaran Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dia dikabarkan mendapat amanah menjadi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.
Namun, Dalam pelantikan pada 23 Desember 2020, Abdul Mu’ti tak terlihat hadir. Mu’ti menyatakan tidak bergabung di kabinet. “Tidak. Saya tidak bergabung di kabinet,” kata Mu’ti saat itu, dilansir Detik kala itu.
Melalui akun media sosial Twitter kala itu, Mu’ti menceritakan awal mula dirinya dihubungi untuk menjabat Wamendikbud. Mu’ti awalnya menyanggupi amanah yang diberikan, namun dia berubah pikiran.
“Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” kata Mu’ti.
Menurut Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin waktu itu, penunjukan Abdul Mu’ti sebagai Wamendikbud itu ‘merendahkan’ Muhammadiyah.
“Penunjukan Prof. Dr. Abdul Mu’ti, MEd sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata,” kata Din, yang menuliskan diri sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, dikutip dari Kumparan Rabu, 24 Desember 2020.
Menurut Din, penolakan Abdul Mu’ti menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal tersebut, kata dia, mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati, yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi.
Saat peleburan Kemendikbudristek pada 2021, dan berembus isu reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi, yang merujuk pada hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-16 pada 9 April 2021, nama Abdul Mu’ti kembali muncul di pusaran isu kocok ulang menteri.
Kala itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menilai Abdul Mu’ti sosok tepat untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. “Kalau ada reshuffle, Mas Mu’ti layak untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia,” kata Sunanto kepada wartawan, Rabu, 14 April 2021.
Dan kini, Abdul Mu’ti kembali dijagokan banyak pihak menempai kursi Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo-Gibran.
Sarjana Tarbiyah Cum Profesor Bidang Pendidikan Islam UIN
Abdul Mu’ti lahir di Kudus, 2 September 1968. Dia tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994. Ia pun sudah banyak menduduki jabatan di Muhammadiyah sebelum menjadi Sekum PP.
Tidak hanya di PP Muhammadiyah, kiprahnya pun diakui di bidang lain. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) periode 2011-2017 dan Anggota BAN-S/M periode 2006-2011.
Di kancah internasional Abdul Mu’ti merupakan salah satu Advisor di British Council London sejak 2006. Ia juga aktif menulis buku dan berbagai opini di media. Ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan guru besar ke-1.050 tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020.
Abdul Mu’ti menulis beberapa buku, antara lain;:
- Mengarusutamakan Wasathiyah, Republika, 2018.
- Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan, Al-Wasat, 2009.
- Inkulturasi Islam : Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan, Al-Wasat, 2009.
- Deformalisasi Islam, Grafindo, 2004.
- Ta’awun Untuk Negeri : Transformasi Al-Ma’un dalam Konteks Keindonesiaan, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019.
- Beragama Dan Pendidikan Yang Mencerahkan : Perspektif Multidisiplin dalam Orientasi Harishun, UHAMKA Press, 2019.
- Guyon Maton: Lucu Bermutu Ala Muhammadiyah, IB Pustaka, 2022.
Kemendikbudristek Bakal Dipecah Menjadi Tiga
Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Syaiful Huda menyampaikan kemungkinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian di era pemerintahan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.
“Setahu saya, memang ada rencana akan dipecah. Ada opsi jadi dua, ada opsi jadi tiga,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024)
Ia menyampaikan tiga kementerian tersebut adalah terkait dengan bidang pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan riset serta kebudayaan.
“Tadinya opsi tiga itu ada dikdas (pendidikan dasar), dikti (pendidikan tinggi) dan riset dan kebudayaan, tapi sampai hari ini kita tunggu,” kata dia.
Huda yakin perubahan nomenklatur tersebut tidak akan jadi masalah. Sebab, kata dia, Kemendikbudristek juga dulunya gabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Jadi, relatif tidak akan mengganggu tapi jangan-jangan lebih produktif karena lebih fokus,” ujar Huda.
“Misalnya, kita dengar ada nomenklatur kementerian kebudayaan, saya kira kalau kebudayaan kalau dikeluarkan dari Kemendikbud itu artinya kebudayaan menjadi konsentrasi baru di pemerintahan Pak Prabowo,” sambungnya.
Kementerian/lembaga di bawah pemerintahan Prabowo diwacanakan berjumlah lebih dari 40. Bertalian dengan itu, DPR dan pemerintah telah merevisi UU Kementerian Negara. Lewat UU itu, presiden bisa bebas menentukan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya dibatasi hanya 34.*
