Bareskrim menggeledah enam lokasi di Bogor dan Tangerang. Ekspose kasus makar bersama Kejagung pun digeser ke pekan depan.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menunda ekspose perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung hingga pekan depan.
Penyidik masih menggeledah enam lokasi di Bogor dan Tangerang. Salah satu rumah di Bogor diduga dipakai sebagai posko aktivitas makar.
Ekspose konstruksi perkara bersama jaksa penuntut umum (JPU) itu semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan. Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di Bogor dan Tangerang,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro.
Tanggal pasti ekspose belum diumumkan. Susatyo memastikan hasil lengkap penyidikan baru disampaikan lewat konferensi pers seusai ekspose bersama Kejagung.
Enam Lokasi, Dua Perwira
Penggeledahan berlangsung maraton sejak Kamis (19/11/2026) malam. Lima rumah berada di kawasan Bogor, sedangkan satu lokasi lainnya berada di Curug, Tangerang.
Kepada wartawan, Susatyo menyebut rumah-rumah itu terkait dengan dua perwira berinisial BJP TK dan KBP IM.
Inisial itu merujuk pada Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanudin, sebagaimana dilaporkan beberapa media.
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” kata Susatyo. Polri belum mengumumkan barang yang disita dari lokasi-lokasi tersebut.
Sebelumnya, penyidik menggeledah rumah yang diduga milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan, serta sejumlah posko aktivitas makar.
Penundaan ekspose terjadi sehari setelah Bareskrim menggelar perkara secara internal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara itu menguji temuan fakta dan bukti baru. Prosesnya melibatkan Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum Polri, Kompolnas, serta para ahli.
Sejak laporan polisi terbit pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 saksi secara maraton.
Penyidikan berfokus pada tiga unsur makar, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Hingga Jumat (20/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka makar.
Berakar dari Kasus Penyadapan
Perkara dugaan makar ini merupakan pengembangan kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo pada 2025–2026. Kasus itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.
Kasus penyadapan menjerat empat tersangka: eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya diduga memasukkan nomor ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Kapolri menyebut Listyo sebagai pengguna akhir hasil sadapan.
Korban penyadapan mencakup Presiden, pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.
Para tersangka dijerat Pasal 258 dan 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.
Secara etik, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).***





