Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut Listyo Sigit sebagai penerima akhir penyadapan ilegal. Pengamat menilai pengusutan perkara tak boleh berhenti pada empat tersangka.
Pemerhati isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mendesak Polri mengusut pengendali utama kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Desakan itu muncul setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran Listyo di Komisi III DPR, Kamis, 12 November 2026.
Bambang menilai pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini harus menjadi momentum membersihkan institusi Polri dari kepentingan politik dan membenahi sistem keamanan negara.
“Sangat tidak masuk nalar publik bila kasus ini hanya berhenti pada memenjarakan LSP dan tiga tersangka itu saja,” kata Bambang saat diwawancarai oleh wartawan, Kamis, 12 November 2026.
Desakan Mengungkap Pengguna Akhir
Sebelumnya, pakar intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta juga menantang Bareskrim Polri menelusuri pengguna akhir atas penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Penyidik perlu memastikan apakah Listyo menjadi pengguna akhir atau sekadar perantara bagi pihak lain.
“Yang pertama adalah ini, hasil penyadapan itu untuk siapa? Apakah Listyo Sigit itu sebagai end user? Atau ada user lain. Nah, itu yang harus didalami,” ujar Stanislaus kepada wartawan, pada Jumat, 6 November 2026.
Selain itu, Stanislaus meminta penyidik membuka materi komunikasi yang disadap agar publik tidak terjebak spekulasi mengenai motif perkara. “Apa sih isinya yang disadap sebenarnya? Yang disadap itu apa? Nah, kita tidak terlalu berasumsi terlalu banyak sebelum itu diketahui,” katanya.
Konstruksi Peran dari Pernyataan Kapolri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan peran Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Saat menjabat Kapolri, Listyo diduga menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
“Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan anggota dewan.
Dalam penyidikan, para tersangka diduga menyalahgunakan sistem manajemen intersepsi sah atau Lawful Interception Management System tanpa surat permohonan penyidik. Polri juga mulai menyelidiki dugaan makar.
Peran Tersangka Lain
Irjen Pol Slamet Uliandi menyetujui penyediaan akses penyadapan, meneruskan laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo, dan menyetujui penghapusan berkas penyadapan pada awal Oktober 2026.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan target tertentu dari Slamet atas arahan Listyo dan menyetujuinya lewat WhatsApp tanpa permohonan penyidik.
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution meneruskan perintah penyadapan dari Listyo ke operator, melapor hasilnya kepada Listyo, serta memerintahkan pengawasan dan penghapusan data.
Hingga Jumat pagi (13/11/2026), belum ada pernyataan baru dari Polri terkait pengguna akhir di luar Listyo. Bambang Rukminto kembali mengingatkan bahwa pengusutan yang setengah hati hanya akan memicu terulangnya pelanggaran serupa.
“Bila itu yang terjadi, yang muncul justru hanya hantu yang menakut-nakuti bahkan menggerus kepercayaan publik pada Polri sendiri,” ujar Bambang.***
