Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp12,9 triliun.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, memperluas bantuan sosial, serta menangani persoalan banjir.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi anggota DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama.
“Semoga Raperda ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri, Rabu (11/11/2026).
Ia berharap APBD 2027 mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio.
Berdasarkan struktur APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,1 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar berupa belanja operasi senilai Rp9,8 triliun, disusul belanja modal Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) Rp47,6 miliar.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Surabaya merencanakan penerimaan sebesar Rp1,7 triliun. Angka tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan sebesar nol rupiah.
Eri mengatakan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tuturnya.
Selain bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Penanganan banjir juga menjadi prioritas pembangunan pada 2027.
Eri berharap upaya penanganan titik-titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga mengurangi risiko banjir di Surabaya.
“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” jelasnya.
Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot bersama DPRD juga memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Anggaran diarahkan untuk melanjutkan program beasiswa serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Di bidang kesehatan, Pemkot berencana menata pelayanan puskesmas dengan menugaskan petugas kesehatan menjangkau kampung-kampung. Langkah tersebut diharapkan membuat pelayanan kesehatan lebih dekat dan optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa pungutan tambahan, termasuk biaya Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.***
