Paripurna DPR dibuka tanpa agenda pemakzulan Gibran, tetapi tanda tangan usulan hak menyatakan pendapat terus dikumpulkan.
Rapat paripurna DPR yang membuka masa sidang kedua pada Selasa (10/11/2026) tidak membahas pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski desakan itu menggema selama reses.
Dalam pidato pembukaan, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan 12 isu pengawasan. Kasus dugaan penyadapan Presiden berada di urutan pertama, sementara polemik ijazah Gibran tak tercantum.
Menurut Puan, 403 anggota menandatangani daftar hadir dan 11 lainnya mengajukan izin, sehingga kuorum tercapai.
Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Meski tidak diagendakan, Puan membenarkan DPR telah menerima laporan soal usulan hak menyatakan pendapat (HMP) atas polemik ijazah SMA Gibran.
Menurut Puan, laporan itu baru akan ditindaklanjuti setelah masa sidang dibuka, dengan lebih dulu mendengarkan masukan fraksi dan komisi.
Puan menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi, sehingga ia meminta semua pihak mengikuti tahapan yang ada.
Di sisi lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 10 anggota fraksinya sudah menandatangani usulan HMP itu, dan mayoritas fraksi disebut sedang mempertimbangkannya.
PDIP, melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, menilai HMP sebagai langkah paling rasional untuk merespons desakan pemakzulan.
Juru bicara Gerindra Kamrussamad menyatakan partainya menghormati aspirasi anggota fraksi di DPR, sementara rapat internal disebut bakal digelar untuk membahas putusan MK dan MA.
Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, “mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR”.
Menurut dia, keputusan mundur berada di tangan Gibran, tetapi penggantian wakil presiden tetap diproses di DPR.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan ini akan disikapi DPR pada waktunya.
Kabar Mundur Masih Sebatas Desas-desus
Di tengah dinamika itu, beredar kabar bahwa Gibran bakal mengundurkan diri sore ini jika paripurna menyetujui proses pemakzulan.
Menurut laporan sebuah media, kabar itu berasal dari sumber di lingkungan pemerintahan yang identitasnya tidak diungkap, sehingga statusnya masih desas-desus.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana yang membenarkan kabar tersebut, dan belum ada pengumuman pengunduran diri.
Puan meminta publik menyikapi isu itu dengan tenang. Ia mengingatkan, “kita jangan berandai-andai” agar hal yang belum terjadi tidak memicu keresahan.
Isu ini berpangkal dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang diunggah pada 30 Oktober 2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran batal demi hukum.
Sebelumnya, dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah SLTA atau sederajat milik Gibran saat pendaftaran calon wakil presiden.
Bila HMP bergulir, pendapat DPR itu baru bisa dibawa ke MK jika disetujui dua pertiga anggota yang menghadiri rapat, dan MK memutus paling lama 90 hari.
Kabar serupa soal surat pengunduran diri Gibran ke DPR pada Mei 2026 sebelumnya dinyatakan hoaks menurut penelusuran sebuah kantor berita nasional.
Di luar gedung, Jakarta diwarnai 74 kegiatan penyampaian aspirasi pada peringatan Hari Pahlawan, dengan sebagian massa menyasar kawasan DPR.
Arah berikutnya bergantung pada pimpinan DPR, yang akan lebih dulu mendengar masukan fraksi dan komisi.
Selama belum ada pernyataan langsung dari Gibran atau Istana, kabar pengunduran dirinya belum dapat dipastikan.***
