Pemerintah Arab Saudi memastikan keselamatan jemaah umrah menjadi prioritas utama. Indonesia belum melarang perjalanan ke Tanah Suci meski sejumlah negara memilih menunda keberangkatannya.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amoudi menegaskan negaranya akan mengambil langkah semestinya guna memastikan keamanan jemaah umrah di tengah gempuran milisi Houthi.
“Kerajaan Arab Saudi tentu akan mengambil tindakan-tindakan yang semestinya dalam rangka mengamankan warga Arab Saudi, para pengunjung, dan juga jamaah umrah,” kata Faisal di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ihwal keselamatan jemaah, Faisal memastikan situasi di Arab Saudi tetap kondusif dan stabil. Perlindungan keamanan tersebut berjalan selaras dengan komitmen penyelesaian konflik melalui jalur damai.
Upaya Damai Versi Arab Saudi
Sebelumnya, kelompok Houthi melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah Yaman pada 2014. Faisal menyebut Arab Saudi telah mendorong penyelesaian politik komprehensif bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun, inisiatif perdamaian tersebut terus menemui hambatan. Menurut Faisal, Houthi terus menolak solusi politik dan justru lebih memilih melanjutkan eskalasi militer secara terus-menerus.
Arab Saudi menyatakan memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatannya. Koalisi Internasional juga terus disiagakan guna mendukung legitimasi pemerintahan Yaman.
Sikap Pemerintah Indonesia
Selain itu, Indonesia hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi penghentian ibadah umrah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah menyatakan perjalanan jemaah masih berlanjut.
“Perwakilan RI terkait baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah telah menyiapkan Rencana Kontingensi kedaruratan yang akan selalu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan,” ucap Heni pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak turut mengimbau jemaah asal Indonesia memilih rute yang aman. Ia menyarankan penggunaan penerbangan langsung menuju Madinah atau Jeddah.
Dahnil berharap berbagai pihak di kawasan Timur Tengah dapat menahan diri. Konflik terbuka yang meluas dipastikan akan merugikan semua pihak secara langsung maupun tidak langsung.
Negara Lain Tunda Umrah
Serangan Houthi pada 11 Oktober 2026 di Bandara King Khalid, Riyadh, menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Pada 13 Oktober 2026, markas Saudi Aramco di Dhahran turut digempur hingga terbakar.
Buntut insiden ini, Malaysia dan Dewan Urusan Agama Islam Singapura (MUIS) mendesak warganya menunda ibadah umrah. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebut risiko keamanan saat ini masih tinggi.
Kedutaan Besar Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, dan Kanada juga menyarankan warganya membatalkan perjalanan ke Arab Saudi. Korea Selatan bahkan menginstruksikan warganya segera meninggalkan negara itu.
Merespons eskalasi ini, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Indonesia Ichsan Marsha meminta jemaah selalu menghindari lokasi rawan. Ia mengingatkan warga untuk memprioritaskan keselamatan diri.
“Kami meminta jemaah yang belum berangkat untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan dan memastikan informasi keberangkatan melalui sumber resmi,” kata Ichsan. ***
