Kementerian Kesehatan mencatat baru 12,7 persen dari sekitar 3 juta orang dengan depresi yang mendapatkan pengobatan. Pada triwulan III 2026, 2.365 warga masih mengalami pemasungan akibat gangguan jiwa berat.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menyampaikan angka itu pada temu media Jumat (09/10), menjelang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk di atas 15 tahun sebesar 1,4 persen, atau sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang. “9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan. Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun,” katanya.
Ia mengutip Institute for Health Metrics and Evaluation yang menempatkan gangguan jiwa sebagai penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia. Rincian tahun data itu tidak disebut di keterangan yang dipakai naskah ini.
Ibu Hamil dan Nifas di Puncak Skrining
Cek Kesehatan Gratis telah menyaring kesehatan jiwa 71,86 juta penduduk di atas 7 tahun. Indikasi gejala depresi tertinggi ada pada ibu hamil dan ibu nifas, 7,1 persen, lalu kelompok usia sekolah dan remaja, 2,3 persen. “Kalau sering dengar postpartum depression, ternyata kami temukan cukup banyak,” kata Endang kepada Antara.
Saat ini 6.549 puskesmas, atau 64 persen dari seluruh puskesmas, sudah mampu memberi layanan kesehatan jiwa. Kementerian menargetkan seluruh puskesmas mampu dalam dua tahun. Sebanyak 932 puskesmas disiapkan agar ramah penyandang disabilitas. Saluran krisis Healing119.id telah diakses 284.916 pengguna melalui telepon dan percakapan daring.
Pasung dan Penolakan di Rumah
Data kementerian pada triwulan III 2026 mencatat 2.365 warga masih dipasung, termasuk karena psikosis akut dan skizofrenia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Imran Pambudi mengatakan angka itu disampaikan pada Jumat (09/10). Sekitar 34 daerah yang mengajukan atau berpotensi bebas pasung masih perlu diverifikasi.
Pada individu neurodivergent, termasuk attention deficit hyperactivity disorder dan disleksia, Imran menyebut dua hambatan: temuan kasus yang terlambat dan penolakan orang tua. “Orang tuanya tidak mengakui, sehingga mencari doctor shopping. Akibatnya, terlambat diketahui,” katanya. Kondisi itu bukan kekurangan atau akibat pola asuh, tetapi keragaman cara kerja otak.
Ketua Divisi Psikiatri Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hervita Diatri menekankan pelibatan orang dengan pengalaman langsung. “Pengobatan kami bukan hanya obat, tetapi juga butuh psikoterapi,” katanya. Ia menilai deinstitusionalisasi perlu mendekatkan obat, psikoterapi, dan rehabilitasi ke komunitas.***
