Budi Gunadi Sadikin menjadi satu dari enam kandidat Direktur Jenderal WHO. Pemerintah membawa agenda pemerataan kesehatan bagi negara berkembang.
Pemerintah Indonesia mulai menggalang dukungan internasional bagi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pencalonan tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil, khususnya bagi negara berkembang.
“Pencalonan Menteri Kesehatan kita sebagai Direktur Jenderal WHO demi arsitektur kesehatan global yang lebih adil,” kata Arrmanatha di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Pernyataan itu menjadi penegasan pertama Arrmanatha mengenai pencalonan Budi setelah menjabat Menteri Luar Negeri.
Budi sebelumnya mengatakan pencalonannya merupakan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah melakukan pendekatan diplomatik kepada sejumlah negara untuk memperkenalkan agenda dan program yang dibawanya.
Bersaing dengan Lima Kandidat
Budi merupakan satu dari enam kandidat yang diajukan negara anggota WHO. Proses pemilihan dimulai sejak Direktur Jenderal WHO mengundang negara anggota mengajukan calon pada April 2026.
Dewan Eksekutif WHO akan mewawancarai para kandidat dalam sidang ke-160 pada 2027. Dewan kemudian memilih maksimal tiga nama untuk diajukan kepada Majelis Kesehatan Dunia.
Pemilihan terakhir dilakukan oleh negara-negara anggota melalui pemungutan suara dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-80. Kandidat terpilih dijadwalkan mulai menjabat pada 16 Agustus 2027.
Jika terpilih, Budi akan menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pemerintah Indonesia membawa isu pemerataan akses kesehatan, kesiapsiagaan menghadapi pandemi, serta kepentingan negara berkembang sebagai bagian dari agenda pencalonan.
Biaya Kampanye Belum Dibuka
Pemerintah belum mengumumkan susunan tim pencalonan, peta dukungan negara anggota, anggaran diplomasi, maupun pembagian tugas Budi selama proses pemilihan berlangsung.
Belum dijelaskan pula apakah Budi akan tetap menjalankan seluruh tugas sebagai Menteri Kesehatan ketika intensitas kampanye internasional meningkat.
Rekam jejak kebijakan kesehatan dalam negeri diperkirakan menjadi bagian penting dari penilaian terhadap pencalonannya. Beberapa isu yang dapat diuji antara lain penanggulangan tuberkulosis, ketimpangan tenaga kesehatan, akses pengobatan gangguan jiwa, pembiayaan kesehatan, dan kesiapan menghadapi wabah.
Pemerintah perlu memisahkan perjalanan dinas untuk kepentingan kementerian dari kegiatan pencalonan serta membuka penggunaan anggarannya. Transparansi dibutuhkan agar upaya memperoleh jabatan internasional tidak mengganggu pelayanan kesehatan di dalam negeri.***
