Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada jajaran pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap dinilai memunculkan sinyal perombakan komando strategis, menyusul rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi yang pernah bertugas di lingkaran dekat mantan Presiden Joko Widodo.
Pemberian penghargaan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI pada Senin (05/10) tersebut mencakup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakil Panglima TNI, serta Kepala Staf dari ketiga matra angkatan.
Analis pertahanan dan keamanan dari Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, menilai pemberian tanda kehormatan ini memiliki kemiripan pola dengan pergantian pimpinan di Kepolisian Republik Indonesia sepekan sebelumnya.
“Bintang Mahaputra ini dapat berfungsi sebagai soft landing apabila kemudian terjadi rotasi dan mutasi di lingkungan elit militer, sekaligus bentuk legitimasi dan penghormatan negara atas pengabdian mereka,” ujar Ginting dalam perbincangan di saluran Forum Keadilan TV.
Namun, di balik prosesi seremonial tersebut, Markas Besar TNI mengumumkan pergeseran posisi pada sejumlah pos komando teritorial kunci di Pulau Jawa.
Pergeseran Posisi Komando Wilayah
Mayor Jenderal Rudy Saladin, yang pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden Joko Widodo, dipindahkan dari posisinya sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya menjadi Wakil Kepala Staf Teritorial Panglima TNI.
Pada saat bersamaan, Mayor Jenderal Achiruddin, mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden era Jokowi, dipindahtugaskan dari Pangdam IV/Diponegoro menjadi Panglima Komando Operasi Khusus TNI.
Ginting menyoroti pola penempatan perwira bintang dua tersebut yang kini menduduki jabatan staf non-teritorial.
“Langkah memindahkan perwira yang pernah beririsan dengan lingkaran dalam istana terdahulu ke posisi staf menandakan adanya proses penataan bertahap sebelum masa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ginting.
Kendati demikian, pihak Istana Kepresidenan dan Markas Besar TNI dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa rotasi jabatan di tubuh angkatan bersenjata murni didasarkan pada kebutuhan pembinaan karier perwira serta pemenuhan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar pertimbangan politik.
Ekspansi Satuan Teritorial Baru
Dinamika rotasi ini berlangsung beriringan dengan kebijakan restrukturisasi militer besar-besaran. Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru, meliputi 6 Kodam baru, 30 Brigade Infanteri teritorial pembangunan, serta 150 Batalyon Infanteri teritorial pembangunan di berbagai kabupaten.
Mayoritas kepemimpinan Kodam baru tersebut diisi oleh perwira generasi lulusan Akademi Militer tahun 1992 hingga 1994, dengan dominasi latar belakang Korps Pasukan Khusus.
Dalam pidatonya di hadapan prajurit, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan institusi militer ke depan wajib menempatkan prestasi kerja dan kapabilitas di atas pertimbangan senioritas kelulusan akademi.
Pernyataan tersebut dibaca para pengamat sebagai pembuka jalan bagi percepatan regenerasi kepemimpinan militer, meski kalangan masyarakat sipil tetap mengingatkan agar pembentukan ratusan batalyon teritorial baru tidak mengaburkan batas peran militer dalam urusan sipil serta tetap memperhitungkan kapasitas fiskal negara.***
