Dewan Perdamaian Gaza Dinilai Proyek Kolonial Berkedok Kemanusiaan

Presiden Prabowo menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. - Dok. Setkab RI
Pengamat menilai Dewan Perdamaian bentukan Washington berpotensi melegalkan penjajahan baru di Gaza.

Pengamat Timur Tengah sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional Pasim (Unapd), Dina Y. Sulaeman, menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, lembaga tersebut bukan instrumen perdamaian, melainkan proyek tipu-tipu yang membangun arsitektur kolonial baru dengan bungkus bahasa kemanusiaan.

Dina mengungkapkan, jika merujuk langsung pada Piagam BoP, Gaza sama sekali tidak disebut. Karena itu, penyebutan “Dewan Perdamaian Gaza” sebagaimana banyak dikutip media massa dinilainya menyesatkan.

“Piagam BoP disusun ala Piagam PBB, sehingga berpotensi menjadi organisasi tandingan yang menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam urusan perdamaian. Bedanya, PBB beranggotakan negara-negara yang bergabung secara sukarela, sementara anggota BoP ditentukan melalui undangan dan persetujuan ketua dewan,” ujar Dina, dikutip dari tulisannya di Republika, Jumat (23/1/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam Piagam BoP, lanjut Dina, Dewan Perdamaian didefinisikan sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dianggap sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.

Rekonstruksi Tanpa Kemerdekaan

Dina menjelaskan, proyek pertama BoP adalah pembangunan kembali Gaza. Dalam peresmian BoP di Davos, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa proyek Gaza akan “sangat berhasil” dan menyebutnya sebagai sesuatu yang “menakjubkan untuk disaksikan”.

“Saya seorang orang real estate sejati. Lihat lokasi di laut ini. Lihatlah properti yang indah ini,” kata Trump.

Menurut Dina, proyek rekonstruksi Gaza dalam kerangka BoP sejatinya merupakan proyek para miliarder pengembang yang mencari keuntungan di balik istilah “rekonstruksi”. Rekonstruksi tanpa kemerdekaan, tegasnya, bukan perdamaian.

“Itu hanya mempercantik penjara,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, menantu Trump, Jared Kushner, memaparkan rencana induk pembangunan Gaza berupa kota modern dengan menara apartemen dan promenade hijau di tepi laut. Ia mengklaim pembangunan kota tersebut bisa selesai dalam tiga tahun dengan investasi minimal 25 miliar dolar AS.

“Kejutannya, pengusaha real estate Israel, Yakir Gabay, disebut akan membantu proyek ini. Gabay adalah miliarder dengan imperium properti senilai sekitar 30 miliar euro di Eropa,” ungkap Dina.

Ia juga menyebut salah satu anggota Dewan Eksekutif BoP adalah Steve Witkoff, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah yang dikenal sebagai pengembang real estate dan rekan dekat presiden AS.

Genosida Belum Usai

Dina mengingatkan, BoP dibentuk di tengah genosida di Gaza yang belum berhenti. Dewan ini dipimpin Amerika Serikat, yang ia sebut sebagai pemasok senjata utama Israel sekaligus pelindung diplomatiknya di PBB.

“Lebih absurd lagi, Israel justru diundang sebagai anggota. Genosida yang telah membantai lebih dari 680 ribu warga Gaza—kematian langsung dan tidak langsung hingga April 2025—seolah dilupakan,” ujarnya.

Menurut Dina, Israel diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai pelaku kejahatan. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti membentuk dewan penanggulangan banjir, tetapi diisi oleh pihak yang menyebabkan banjir itu sendiri.

Perdamaian Tanpa Keadilan

Dina menegaskan, jika dunia benar-benar mengharapkan kemerdekaan Palestina, seharusnya tidak banyak negara yang mendukung BoP. Ia menyebut proyek tersebut sebagai normalisasi genosida.

“Kita tentu ingin perang berhenti dan Gaza pulih. Tetapi kita juga harus jujur: perdamaian tanpa keadilan adalah dusta,” tegasnya.

Ia menilai, bagi Indonesia, sikap terhadap BoP menjadi ujian moral besar. Bangsa yang lahir dari perjuangan anti-kolonial seharusnya peka terhadap segala bentuk penjajahan, dalam rupa apa pun.

Kamp Konsentrasi Berkedok Kemanusiaan

Dina juga mengungkap laporan investigatif yang menyebut Israel, dengan dukungan penuh Amerika Serikat, tengah membangun pos militer permanen di Gaza, membuka jalur kendaraan tempur, meratakan wilayah Rafah, serta menyiapkan kawasan hunian paksa yang disebut “humanitarian city”.

“Ini istilah manis untuk menutupi kenyataan bahwa kawasan itu tak lain dari kamp konsentrasi kecil di dalam kamp konsentrasi besar bernama Jalur Gaza,” kata Dina.

Ia mempertanyakan siapa yang kelak akan menempati hunian mewah hasil proyek tersebut. Menurutnya, warga Gaza yang telah dimiskinkan selama bertahun-tahun hanya akan menjadi tenaga kerja kasar di wilayah yang dibangun di atas penderitaan mereka.

Jika Dewan Perdamaian dibiarkan melenggang, Dina menilai perannya bukan menghentikan penjajahan, melainkan melegalkan penjajahan dalam format baru. Istilah “stabilisasi” dan rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah komando militer AS justru dinilainya ditujukan untuk menekan perlawanan Palestina.

“Cacat paling fatal dari Dewan ini adalah Palestina tidak dihadirkan sebagai subjek. Gaza tidak memiliki representasi sah. Yang disiapkan justru komite teknokratik di bawah supervisi eksternal. Ini pola kolonial klasik,” tandasnya.

Dina memprediksi, proyek BoP hanya memiliki dua kemungkinan: gagal total karena minim dukungan internasional, atau berhasil membangun ulang Gaza secara fisik namun tetap dalam kondisi dijajah dan dikontrol.

“Keberhasilan semu itu tidak akan menghadirkan perdamaian sejati. Selama ketidakadilan berlangsung, perlawanan akan terus muncul,” pungkasnya. ***

Pos terkait