JAKARTA—Temuan Indopol Survei terkait anomali survei di Jawa Timur (Jatim)—di mana sample enggan mengisi survei karena takut terpetakan dan tidak mendapatkan jatah bantuan sosial (bansos)—dinilai sebagai bukti bahwa indikasi adanya pengarahan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar adanya.
“Ketakutan sebagian warga Jawa Timur (mengisi survei) merupakan indikasi nyata adanya suasana yang kurang kondusif menjelang Pilpres 14 Februari 2024. Adanya pengarahan dari oknum aparat untuk memilih paslon tertentu bisa jadi memang benar adanya,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Prof. Dr. Abdul A’la, dalam keterangan tertulis yang diterima Samudra Fakta, dikutip Rabu (31/1/2024).
Abdul A’la mengaku pernah mendapat informasi mengenai adanya oknum yang menanyakan kepada warga akan memilih paslon nomor berapa. “Informasi itu juga kemungkinan benar. Demikian pula bansos yang digambarkan sebagai bantuan Jokowi, mungkin benar. Dengan demikian, warga khawatir, kalau menyebutkan pilihan yang berbeda dengan pilihan Jokowi, tidak akan mendapat bansos,” tegas mantan Rektor UINSA ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, menurut Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistiyanto, sebagian warga Jawa Timur—terutama warga di daerah basis partai politik (parpol) tertentu—menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi. Penolakan tersebut, menurut Ratno, menyebabkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters.
Dari hasil penelusuran timnya, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT-RW, hingga warga karena mereka tidak ingin survei yang mereka lakukan menjadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.
“Jawabannya (warga yang menolak disurvei) adalah, ‘Kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga, yang pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dicabut’,” kata Ratno.
“Nah, berarti kan ada satu persepsi dari mereka (masyarakat) yang mengalami tekanan, ya, bahwa ada intimidasi terkait bansos,” tambah Ratno.
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, mengingatkan jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.
“Kalau ada yang mengatasnamakan calon atau pihak-pihak tertentu (memberikan bansos), jangan percaya. Bansos Anda atau hak Anda hanya dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Mari kita awasi,” kata politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, saat kampanye terbuka di Buleleng, Bali, Jumat (26/1/2024).
“Jangan lupa, siapa yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan (politik), kualat. Ngerti kualat enggak?” katanya.
Cak Imin menambahkan bahwa bansos merupakan hak rakyat. Oleh karenanya, ia meminta penyaluran bansos harus tepat sasaran. “Sekali lagi, bansos ini uang rakyat harus diberikan kepada yang berhak, yaitu rakyat,” kata Cak Imin.
