Krisis keuangan PBB bukan sekadar defisit, tapi ancaman nyata bagi stabilitas dan nyawa jutaan orang.
Krisis keuangan yang melilit Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini memasuki fase kritis. Bukan lagi sekadar persoalan neraca anggaran, tunggakan iuran negara anggota yang berlarut-larut diprediksi akan langsung menghantam stabilitas global—terutama di wilayah konflik, negara berkembang, dan kawasan rawan bencana.
Peringatan ini muncul menyusul pemangkasan anggaran PBB tahun 2026 serta pembekuan sejumlah aktivitas operasional. Para analis internasional menilai dunia kini memasuki fase paradoks: peran PBB sangat dibutuhkan, namun kemampuannya justru diamputasi.
Respons Kemanusiaan Melambat, Nyawa Jadi Taruhan
Dampak paling fatal menyasar operasi kemanusiaan. Sebagaimana dikutip dari Reuters pada Senin (9/2/2026), PBB terpaksa menunda pembayaran kepada pemasok, membatasi perjalanan staf, dan menahan perekrutan baru.
Jika kondisi ini berlanjut, respons terhadap krisis pangan, wabah penyakit, dan bencana alam dipastikan melambat. Dalam situasi darurat, keterlambatan distribusi bantuan bukan sekadar masalah logistik, melainkan peningkatan risiko korban jiwa secara signifikan.
Misi Perdamaian dalam “Mode Bertahan”
Sektor keamanan juga terkena imbas telak. Puluhan misi penjaga perdamaian di zona merah kini beroperasi dalam ketidakpastian. Tanpa dana yang cukup, organisasi terpaksa mengurangi personel dan cakupan mandat.
Seorang pejabat senior PBB menyebutkan bahwa misi kini berjalan dalam “mode bertahan” alih-alih melakukan stabilisasi aktif. Kondisi ini membuka celah berbahaya bagi eskalasi konflik lokal yang sebelumnya berhasil diredam.
Negara Berkembang Paling Rentan
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa krisis ini bukan sekadar isu internal lembaga. “Yang dipertaruhkan adalah kehidupan dan masa depan jutaan orang,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jenewa, dikutip dari United Nations Press Release (9/2/2026).
