Jor-joran Bansos Bikin Harga Beras Meroket
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah memberi analisa berbeda terkait mahalnya harga beras. Dia menilai kebijakan pemerintah yang melakukan jor-joran bansos beras diduga menjadi salah satu penyebab harga beras mahal dan stok langka di pasaran. Menurutnya, berdasarkan data BPS, faktor inflasi komoditas makanan adalah penyumbang inflasi terbesar.
“Peranan komoditas makanan mencapai 74,21%, sementara non makanan hanya sebesar 25,75% (Maret 2023), pemerintah harus segera mengatasi, apalagi disinyalir jor-joran bansos beras juga merupakan penyebab beras langka,” kata Hidayatulah dikutip dari laman Parlementaria, Sabtu (17/2/2024).
“Rakyat mengeluh harga makanan terus melonjak naik, masalah ini terkait tata kelola yang masih semrawut kemudian data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang, terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras,” papar Politisi Fraksi PKS ini.
Hidayatullah menyebut berdasarkan data BPS beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras. “Karena kenaikan harga harga tersebut akan berpotensi menjadi penyumbang inflasi Februari 2024, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam karena yang terdampak adalah rakyat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog. “Selain karena masalah keterbatasan pasokan, juga tata kelola beras selama ini masih amburadul,” ujarnya.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut, ada sejumlah faktor pemicu kenaikan harga beras. Pertama, pemerintah tak mampu melakukan mitigasi sejak awal mencegah lonjakan harga dan menipisnya stok beras di pasar eceran.
“Setiap tahun bulan Januari dan Februari itu kita selalu mengalami kekurangan. Apalagi ini di tengah-tengah Pemilu. Kemarin juga kita mengalami El Nino. Artinya, kondisi seharusnya sudah dimitigasi oleh pemerintah sejak pertengahan tahun lalu,” kata Fatika seperti dilansir dari laman CNBC Indonesia diunggah Senin (19/2/2024). “Ombudsman menyayangkan pemerintah tidak mampu melakukan mitigasi sehingga kondisi ini terjadi,” tambah Yeka.
Kedua, menyesalkan respons Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Sebab, seharusnya Bapanas maupun Bulog tak menggelontorkan beras Bulog ke pedagang. Beras yang dimaksud adalah yang disalurkan lewat program SPHP, metode operasi pasar terbaru oleh Bulog. Lewat SPHP ini, Bulog menyalurkan beras cadangan pemerintah (CBP) lewat berbagai rantai pasok, seperti pedagang di PIBC, ritel modern, pasar, dan mitra Bulog.
“Seharusnya beras SPHP jangan diberikan kepada pedagang. Tapi, lakukan langsung operasi pasar beras ke konsumen. Langsung ke masyarakat, supaya manfaatnya bisa langsung diterima. Datangi perumahan-perumahan, kantor-kantor kelurahan-kecamatan-desa, gelar operasi pasar di situ,” ujarnya.
“Harga beras Bulog ini kan jauh lebih murah dari harga pasar. Saya yakin masyarakat merindukan operasi pasar Bulog model ini. Pemerintah jangan hanya sibuk mengurusi bantuan pangan yang menyasar masyarakat miskin. Kan masyarakat kita ada juga kelompok menengah yang kini menghadapi persoalan harga beras mahal,” tukasnya.
Yeka mengakui, sistem operasi pasar metode lama itu akan melelahkan bagi Bulog. Namun, perlu dilakukan mengingat operasi pasar versi SPHP sampai saat ini tak efektif menekan harga beras. “Memang capek, tapi kan dulu Bulog sudah pernah melakukan itu,” ujarnya.
Apalagi, tidak di semua gerai ritel modern beras SPHP tersedia. Terbukti sebagian besar masyarakat kini membeli beras di toko sembako. Akibatnya, permintaan di warung sembako-pasar tradisional tetap tinggi, menyebabkan laju kenaikan harga tak terkendali. “Sudah berapa lama harga beras terus naik? Bahkan kini ada yang sudah jual Rp20.000 per kg,” ujarnya.
Ketiga, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini patut dipertanyakan. Seharusnya dengan posisi stok beras di PIBC-Food Station saat ini, kelangkaan di sejumlah titik bisa dicegah.
“Coba cek stok di Food Station Cipinang saat ini. Kita lihat pemasukan itu sekitar 3.000 ton, tapi pengeluaran bulan lalu hanya sekitar 2.200 ton. Pertanyannya, mengapa Cipinang tak menggelontorkan semua beras yang masuk? Kalau misalnya ada 34.000 ton, seharusnya volume yang dikeluarkan itu bisa dinaikkan jadi 2 kali lipat saat ini. Kan sebentar lagi sudah masuk musim panen,” ungkapnya. “Beras di Cipinang jangan ditahan dong. Itu namanya sangat tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini yang sudah kesusahan akibat kenaikan harga beras,” cetus Yeka.
Karena itu, kata Yeka, Ombudsman menyarankan pemerintah segera mengguyur pasar konsumen dengan operasi pasar beras Bulog. Dan mendorong agar aliran beras dari Cipinang semakin banyak dengan laju lebih cepat.
“Ini juga yang membuat SPHP yang disalurkan lewat pedagang jadi tidak efektif. Karena beras di Cipinang itu banyak. Keluarkan beras dari Cipinang dengan volume lebih banyak, 2 kali lipat, misalnya jadi 4.000-6.000 ton (per hari),” katanya. “Di saat bersamaan, mulai siapkan langkah mitigasi ke depan. Termasuk mendatangkan beras impor dengan harga terjangkau. Ini menyangkut diplomasi,” tegas Yeka.
