Oeang Republik Indonesia (ORI) dulu jadi simbol kedaulatan dan doa bangsa, tapi mengapa akhirnya digantikan oleh rupiah?
Ketika pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946, ORI bukan sekadar alat tukar. Ia lahir dari keberanian bangsa tanpa cadangan emas, tanpa sistem perbankan yang mapan.
Dalam suasana perang, pemerintah berani mencetak uang sendiri dengan kalimat sakral “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.” Setiap lembar ORI menjadi pernyataan politik: Republik Indonesia benar-benar ada dan berdiri di atas keyakinan rakyatnya. Tapi seiring berakhirnya perang, muncul pertanyaan: apakah uang perjuangan ini cukup kuat menopang ekonomi negara merdeka?
Jawaban datang setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi sistem keuangan harus diseragamkan. Saat itu, berbagai daerah sudah mencetak uang sendiri seperti ORIDA di Sumatra dan Sulawesi, yang dicatat oleh sejarah resmi justru membuat pasar kacau. Demi stabilitas nasional, pemerintah menata ulang sistem moneter. De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, dan dari sanalah rupiah lahir sebagai mata uang tunggal Republik.
Masalah lain datang dari sisi ekonomi. Setelah perang, inflasi melesat karena uang beredar terlalu banyak, sementara barang langka. Untuk menekan gejolak, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara meluncurkan kebijakan “Gunting Sjafruddin” pada Maret 1950—memotong nilai uang separuh dan membekukan sebagian simpanan rakyat. Langkah keras ini memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Sejak itu, ORI perlahan ditarik dari peredaran, digantikan rupiah sebagai simbol ekonomi yang lebih stabil dan teratur.
Peralihan dari ORI ke rupiah bukan sekadar pergantian uang, tapi cermin perjalanan bangsa: dari semangat revolusi menuju kedewasaan ekonomi. ORI lahir dari doa dan keberanian, sementara rupiah lahir dari kebutuhan untuk menjaga nilai dan disiplin. Dua-duanya sama sakral—karena tanpa ORI, kita mungkin takkan punya rupiah yang hari ini kita pegang.
Selengkapnya baca di sini.
