FGSNI mengecam pernyataan Sekjen Kemenag yang menyebut guru madrasah swasta diangkat di luar negara.
Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) mengecam pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kamaruddin Amin, yang menyebut guru madrasah swasta diangkat oleh yayasan tanpa keterlibatan kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamaruddin Amin dalam rapat kerja Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (28/1/2026). Dalam forum itu, ia menyebut status guru madrasah swasta sebagai rumit dan complicated karena pengangkatan dilakukan yayasan tanpa sepengetahuan Kemenag.
Menurut Kamaruddin, kondisi tersebut membuat Kemenag merasa tidak terlibat dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta.
FGSNI Bantah Klaim Kemenag
Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menyayangkan pernyataan tersebut. Ia menilai klaim Kemenag tidak sejalan dengan sistem administrasi pendidikan madrasah yang berlaku.
“Padahal untuk menjadi guru yang diakui Kemenag, mereka harus terdaftar di SIMPATIKA dan EMIS GTK yang sepenuhnya berada di bawah kontrol Kemenag,” kata Agus kepada Samudrafakta, Kamis (29/1/2026).
Agus menegaskan madrasah swasta berdiri atas izin resmi Kemenag. Dengan demikian, guru yang mengajar di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab negara.
Data Guru di Bawah Sistem Kemenag
FGSNI menyebut guru madrasah swasta memiliki Nomor Pendidik Kemenag (NPK) serta Nomor Identitas Pendidik dan Kependidikan (Peg.ID) yang diterbitkan melalui SIMPATIKA.
Seluruh data guru tersebut, kata Agus, tercatat dan diverifikasi melalui sistem Kemenag. Karena itu, pernyataan bahwa Kemenag tidak terlibat dinilai bertentangan dengan fakta administratif.
0 Komentar