Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong perubahan sistem pemilihan kepala daerah agar lebih efisien dan efektif. Dalam pidato Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu, 23 Juli 2025, malam, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
______________
“Kami mengusulkan penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat tata kelola politik yang lebih kondusif,” tegas Gus Muhaimin di hadapan ribuan kader PKB dan tamu undangan.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada langsung saat ini menimbulkan biaya yang sangat besar dan tidak efisien. PKB, kata dia, menerima banyak masukan dari masyarakat, terutama para kiai dan ulama, agar sistem ini dievaluasi total.
“Saatnya pemilihan daerah dievaluasi total dan dihitung antara manfaat dan mudaratnya, sehingga terjadi konsolidasi politik yang baik,” jelasnya.
Gus Muhaimin menyebut, kritik terhadap sistem Pilkada langsung sudah lama digaungkan dalam berbagai Musyawarah Nasional Alim Ulama. Salah satu yang paling sering disoroti adalah mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah.
“Para kepala daerah harus mengeluarkan biaya tinggi, bahkan kadang tidak rasional,” beber Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.
Ia juga menyoroti lemahnya kemandirian daerah dalam pembangunan. Meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun hampir seluruh program pembangunan tetap bergantung pada pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, membuktikan bahwa sistem yang ada belum menghasilkan otonomi daerah yang sejati.
“Jadi, pemerintah daerah belum bisa mandiri, apalagi otonom,” ujarnya.
PKB pun mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.
“PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” ucapnya.
Gus Muhaimin mengakui bahwa wacana ini akan menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat sipil. Namun, ia menegaskan bahwa PKB tetap pada posisi mendukung perubahan sistem demi efektivitas proses demokrasi dan percepatan pembangunan.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad melakukan perubahan karena tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku dalam satu tahapan demokrasi,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan optimisme bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mampu mewujudkan konsolidasi demokrasi yang efektif dan berdampak langsung pada kemakmuran rakyat.
“Demokrasi harus dijalankan dengan sederhana, efisien, dan berkeadilan agar bisa melahirkan kesejahteraan yang merata,” pungkasnya.***
