Badan Gizi Nasional menguji coba penyajian Makan Bergizi Gratis bersistem prasmanan di kelas untuk menjaga kualitas makanan tetap segar, hangat, dan menekan angka sisa.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan instansinya tengah menguji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan sistem prasmanan di kelas. Uji coba percontohan ini telah berlangsung di sejumlah daerah sejak Senin, 5 Oktober 2026.
“Pada 5 Oktober kita sudah percobaan di lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Makanan dibawa hangat-hangat ke kelas,” kata Sudaryono di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Cegah Keracunan dan Kurangi Sisa
Ihwal penerapan sistem baru ini, Sudaryono menjelaskan tujuannya untuk memangkas jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kerusakan makanan yang memicu gangguan kesehatan.
“Tentu saja lebih segar karena tidak ada penundaan waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan,” ucapnya.
Selain itu, konsep prasmanan diyakini berpotensi menekan jumlah sisa makanan yang terbuang. Siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan dan diperbolehkan menambah jika hidangan di meja masih tersedia.
Adaptasi Sistem Sekolah Jepang
Model dapur terpusat dan penyajian prasmanan ini diadaptasi dari sistem makan siang sekolah di Jepang. Pelaksanaannya di lapangan membutuhkan peran aktif dari siswa dan guru di dalam kelas.
Siswa akan dibagi ke dalam kelompok piket yang beranggotakan lima hingga enam orang per regu. Kelompok ini bertugas secara bergiliran untuk menyiapkan dan melayani teman-temannya saat waktu makan tiba.
“Karena yang melayani adalah siswanya. Jadi siswa itu ada piket seperti di Jepang,” ujar Sudaryono menjelaskan teknis pembagian tugas harian di kelas.
Pelatihan dan Evaluasi Berkelanjutan
Sebelumnya, penyajian makanan program ini menggunakan wadah ompreng bersekat untuk setiap porsi. Kini, makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG langsung dikirim dalam kondisi hangat ke sekolah.
Uji coba sistem ini menyasar lebih dari 60 titik SPPG yang tersebar di beberapa wilayah. Wilayah percontohan tersebut mencakup kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jayapura di Papua.
Sudaryono menegaskan skema ini memerlukan adaptasi dan kerja sama yang erat antara pihak pengelola dapur dan sekolah. “Kalau prasmanan ini sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain, namun memang perlu ada pelatihan yang cukup,” tuturnya.***
