BGN Larang Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene Beroperasi

Kepala BGN Sudaryono. (Samudrafakta)

BGN menegaskan dapur MBG wajib bersertifikat higiene. Jumlah dapur yang harus berhenti belum dirinci.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh beroperasi.

Penegasan itu disampaikan saat inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.

“SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum pemenuhan kebutuhan gizi. BGN ingin mencegah gangguan kesehatan akibat makanan program tersebut.

Evaluasi BGN menemukan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional. Persoalannya mencakup pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan pangan.

Sudaryono mencontohkan penggunaan ayam yang sudah tidak layak. Ada pula bahan yang seharusnya disimpan dalam pembeku, tetapi dibiarkan di ruang terbuka.

Pengawasan Dapur Diperketat

BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawas, pengawas juru masak, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan.

Tim asistensi juga diterjunkan untuk memeriksa penerapan prosedur di dapur. Sudaryono meminta pekerja melaporkan tempat pengolahan makanan yang tidak layak.

Menurut dia, BGN pernah menemukan dapur bersebelahan dengan kandang kambing. Temuan lain berupa sarang burung walet di bagian atas dapur.

Persoalan sertifikasi sebelumnya juga mencakup keaslian dokumen. Polisi mengungkap lima dapur di Purwakarta memakai sertifikat diduga palsu.

Dalam keterangan 29 Oktober 2026, polisi menyebut rekomendasi sertifikat itu tidak diterbitkan dinas kesehatan. Nomornya juga tidak terdaftar pada instansi perizinan.

Pengalihan Layanan Belum Dirinci

Pernyataan Jumat tersebut menegaskan kembali kewajiban sertifikasi. Pada 5 Agustus 2026, BGN telah menyatakan SLHS sebagai syarat mutlak penyelenggaraan MBG.

Pada September, BGN menghentikan sementara 1.999 dapur yang belum mendaftar SLHS.

Angka itu merupakan catatan penindakan saat itu, bukan jumlah dapur tanpa sertifikat per 20 November 2026.

Dalam pengumuman terpisah pada 16 September, BGN menyatakan 1.276 dapur ditangguhkan karena persoalan persyaratan SLHS.

Saat itu, BGN menyebut layanan akan dialihkan ke dapur terdekat yang bersertifikat dan memiliki kapasitas produksi memadai.

Namun, keterangan terbaru belum merinci jumlah dapur tanpa SLHS, daftar penghentian operasional, maupun pengalihan makanan bagi penerimanya.

Pernyataan tersebut juga belum disertai pengumuman penutupan baru. Pelaksanaan pengalihan layanan pada November belum dijelaskan dalam keterangan itu. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan