Kejati Jatim menahan empat tersangka korupsi keuangan PDTS KBS. Dana Rp2,41 miliar dikuras dengan mencatut nama Kejaksaan.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim menetapkan dan menahan empat tersangka korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS. Perkara ini mencakup tahun anggaran 2025 hingga 2026.
Keempat tersangka adalah MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (anggota Badan Pengawas), dan MM (advokat).
Aspidsus Kejati Jatim IG Punia Atmaja menjelaskan perkara bermula Februari 2025. Direksi dan karyawan KBS mendapat panggilan dari Kejari Tanjung Perak.
Modus Catut Nama Kejaksaan
Melalui perantara EES, NW dan MN bertemu MM. Advokat itu meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp500 juta.
Dalihnya membantu menutup perkara. Namun uang dari kas PDTS KBS tak pernah diserahkan ke penyidik.
Modus serupa terulang April 2025 saat pemeriksaan oleh Kejati Jatim. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta.
Total uang yang dikucurkan mencapai Rp2,41 miliar. Dana itu juga tak pernah sampai ke penyidik.
“Seluruh permintaan dana itu murni akal-akalan para tersangka,” kata Punia, dikutip Jumat (20/11/2026).
Rekayasa Dokumen hingga Kerugian Rp3,27 Miliar
Untuk menutupi pengeluaran, tersangka merekayasa dokumen dan administrasi keuangan. Mereka membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum fiktif.
Penyidik juga menemukan aliran dana tak dapat dipertanggungjawabkan. Yakni Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.
Audit BPKP Jatim 11 November 2026 menyebut total kerugian negara Rp3.270.559.452. Para tersangka ditahan 20 hari sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Mereka disangkakan Pasal 603 dan 604 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Tipikor.***




