Sepuluh hari setelah menyebut isu cawapres hoaks, Dasco didukung sembilan DPD Gerindra menjadi wapres. Ia belum menanggapinya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad belum menanggapi dukungan sembilan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra yang mendorongnya menjadi wakil presiden.
Dukungan itu mengalir pada Minggu, 15 November 2026. Sepuluh hari sebelumnya, Dasco menyebut kabar dirinya bakal menjadi calon wakil presiden sebagai kabar bohong.
Ketua Harian DPP Gerindra itu menulis bantahannya di akun media sosial pada Kamis, 5 November 2026. “Ada upaya pengalihan isu, saya pastikan itu hoax!” tulis Dasco.
Saat itu kursi wakil presiden belum kosong. Dasco mengaitkan rumor tersebut dengan kasus penyadapan ilegal yang tengah disorot publik.
Tujuh hari kemudian, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kursi wakil presiden kosong sejak Kamis, 12 November 2026.
Dukungan untuk Dasco berasal dari DPD Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau.
Menurut hitungan redaksi, sembilan dari 38 provinsi setara 23,7 persen. Artinya, hampir seperempat pengurus provinsi Gerindra menyatakan sikap dalam satu hari.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menilai Dasco mampu menjembatani partai-partai pendukung pemerintah. “Bapak Sufmi Dasco adalah figur yang paling bisa diterima semua koalisi,” kata Andre.
Selain itu, relawan GI-JOE, organisasi sayap Tunas Indonesia Raya, dan asosiasi pedagang kaki lima turut mendeklarasikan dukungan serupa. Nama Dasco juga masuk daftar delapan elite yang dinilai berpotensi diusulkan Presiden.
Hingga Selasa malam, 17 November 2026, Samudrafakta belum menemukan pernyataan terbuka Dasco atas gelombang dukungan tersebut. Redaksi juga belum menemukan ralat atas label hoaks yang sebelumnya ia sematkan.
Tenggat Dua Nama dan Ongkos Kursi Kosong
Soal pengisian kursi wapres, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden memiliki tenggat untuk menyetor dua nama calon. “Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari,” ujarnya.
Sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember. Dengan jadwal itu, dua nama semestinya diterima MPR paling lambat Rabu, 18 November 2026.
Jadwal itu belum tentu final. Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman menyebut sidang berpotensi bergeser ke 9 Desember karena bertabrakan dengan agenda dewan.
Bila jadwal bergeser, tenggat penyerahan dua nama ikut bergeser ke 25 November.
Selama kursi kosong, Sekretariat Wakil Presiden tetap bekerja dengan pagu 2026 sebesar Rp87,31 miliar. Menurut hitungan redaksi, angka itu setara Rp239,2 juta per hari.
Bila sidang digelar 2 Desember, porsi anggaran selama 20 hari kekosongan mencapai sekitar Rp4,78 miliar. Bila sidang bergeser ke 9 Desember, angkanya menjadi Rp6,46 miliar untuk 27 hari.
Rp4,78 miliar setara 835 bulan gaji pekerja dengan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Anggaran itu membiayai pegawai, protokol, dan kajian kebijakan meski kantornya belum berpemimpin.
Calon yang Juga Pemilih
Persoalan lain menyangkut posisi Dasco sendiri. MPR periode 2024–2029 beranggotakan 732 orang, gabungan 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD.
Sebagai anggota DPR, Dasco otomatis tercatat sebagai anggota MPR. Bila Prabowo menyetor namanya, ia berstatus calon sekaligus anggota lembaga yang memilih.
Hingga kini, MPR belum menjelaskan mekanisme pemungutan suara untuk kondisi tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi partai koalisi waktu sepekan untuk membahas usulan nama. Golkar dan PKB menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengambil sikap serupa. Menurut dia, pilihan akhir berada di tangan Prabowo. “Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju,” kata Zulkifli.***





