Eko Hadi menyusul Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ahrie mengajukan banding, sementara perkara pidana masih disidik.
Majelis etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.
Eko menjadi tersangka kedua yang dijatuhi sanksi itu dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution menerima putusan serupa pada 10 November.
“Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko seusai sidang di Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri itu menyebut majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.
Ahrie Mengajukan Banding
Ahrie telah mengajukan banding atas putusan etiknya. Polri menyatakan permohonan itu akan diperiksa oleh komisi banding. Sikap Eko terhadap putusan Selasa belum diumumkan dalam keterangan yang diperiksa.
Perkembangan ini melanjutkan pemberitaan tentang sanksi Ahrie dan penelusuran mengenai dugaan penggunaan akses penyadapan tanpa verifikasi resmi.
Bareskrim menetapkan empat tersangka dalam perkara pidana: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie, Eko, dan Slamet Uliandi. Dua putusan etik tersebut tidak menentukan hasil penyidikan maupun proses peradilan pidana.
Polri juga menyebut sidang etik Listyo direncanakan pekan depan, tetapi belum mengumumkan tanggalnya. Jadwal itu sebelumnya dilaporkan KosongSatu.
Rantai Perintah Masih Diuji
Dalam rapat Komisi III DPR pada 12 November, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan bahwa Listyo menentukan sasaran dan menerima hasil akhir penyadapan.
Menurut Suyudi, Eko diduga menerima instruksi dari Slamet Uliandi dan menyetujuinya melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Rangkaian peran itu masih merupakan dugaan dalam penyidikan. Samudrafakta
Putusan etik terhadap Eko dan Ahrie menambah hasil pemeriksaan internal Polri. Pembuktian tentang perintah, persetujuan akses, dan penggunaan hasil sadapan tetap menjadi bagian dari perkara pidana.***





