Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir membeberkan arah diplomasi Indonesia. Komitmen mendukung Palestina, prinsip bebas aktif tanpa blok, hingga reformasi PBB menjadi prioritas utamanya.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terikat pada aliansi negara mana pun. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers usai serah terima jabatan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Ihwal situasi global, Tata menyinggung kondisi dunia yang kian terbelah. Menurutnya, kemampuan Indonesia untuk berbicara dengan semua pihak adalah aset diplomasi penting dalam mendorong perdamaian internasional.
Komitmen Tak Tergoyahkan untuk Palestina
Selain itu, Tata memastikan sikap Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina berlandaskan pada konstitusi. Ia menekankan dukungan pemerintah tidak akan surut hingga hak-hak rakyat Palestina terpenuhi.
“Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah karena konstitusi kita tidak berubah. Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak-hak mereka terpenuhi,” kata Tata.
Pemerintah juga terus melakukan langkah konkret dalam krisis kemanusiaan tersebut. Bantuan itu mencakup perlindungan masyarakat, penyaluran bantuan kemanusiaan, pemulihan Jalur Gaza, hingga penguatan kapasitas Otoritas Palestina.
Prinsip Bebas Aktif dan Keanggotaan BRICS
Merespons dinamika geopolitik, Tata menyatakan Indonesia menolak tunduk pada blok tertentu. Bergabungnya Indonesia dalam forum seperti BRICS dipastikan bukan bentuk keberpihakan pada poros kekuatan global tertentu.
Meski memilih jalan tengah, prinsip bebas aktif ini bukan berarti Indonesia bersikap pasif. Tata menjamin pemerintah siap mengambil langkah tegas apabila kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam.
“Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip,” ujar Tata.
Reformasi PBB dan Perlindungan WNI
Dalam skala multilateral, diplomasi Indonesia menargetkan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar lebih transparan. Langkah ini ditujukan untuk mewakili kepentingan negara-negara berkembang secara lebih adil.
“Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam,” tutur Tata.
Langkah nyata tersebut ditunjukkan melalui penguatan peran Indonesia di Dewan Auditor PBB pada 2025. Pemerintah juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 untuk mendorong sistem yang demokratis.
Prioritas diplomasi lainnya berfokus pada ketahanan nasional dan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Sejak 2024, Kementerian Luar Negeri tercatat telah menuntaskan sekitar 124 ribu kasus WNI di luar negeri.
“Paspor Indonesia harus berharga di manapun ada negara yang berada di belakang Anda,” kata Tata. ***
