Warga kurang mampu di Surabaya ditemukan tercatat memiliki kendaraan yang, menurut pengakuan mereka, dibeli orang lain menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipinjam. Pemerintah kota meminta warga menjaga identitasnya dan memverifikasi kondisi penerima bantuan sosial melalui musyawarah tingkat RT.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ketidaksesuaian itu ditemukan saat petugas menelusuri data perlindungan sosial di lapangan.
“Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatatkan aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain. Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” ujar Eri, Senin (05/10).
Imbauan tersebut dimuat dalam publikasi resmi Pemkot Surabaya pada 5 Oktober 2026. Warga juga diminta tidak meminjamkan identitas untuk pembelian barang mahal.
Publikasi itu tidak merinci jumlah warga yang datanya tidak sesuai maupun jumlah penerima bantuan yang terdampak. Keterangan mengenai peminjaman KTP berasal dari penjelasan Eri atas hasil klarifikasi petugas.
Prioritas Bansos Ditentukan melalui Musyawarah RT
Untuk memeriksa kondisi ekonomi warga, Pemkot Surabaya tidak hanya berpatokan pada data desil. Pemerintah kota menerapkan penentuan prioritas penerima bantuan melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Menurut publikasi Pemkot pada 2026, musyawarah melibatkan lurah, camat, ketua RT dan Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga di wilayah RT setempat.
“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut. Warga sendiri yang akan melihat dan menentukan, misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” jelas Eri.
Ia mencontohkan warga lanjut usia yang belum memperoleh bantuan dan tidak memiliki aset sebagai kelompok yang perlu diprioritaskan. Warga setempat dilibatkan untuk memeriksa keadaan nyata tetangganya.
Eri juga meminta masyarakat mengawasi penyaluran bantuan di lingkungan masing-masing. Warga dapat memanfaatkan fitur pengaduan atau pengecekan melalui aplikasi Cek Wargaku.
“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” ujarnya.***
