Dua hari setelah dilantik, Syahganda Nainggolan dipanggil ke Hambalang. Prabowo menitipkan tugas baru: Bakom tak cukup berbicara, tetapi juga harus mendengar.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pemanggilan itu terjadi hanya dua hari setelah Syahganda dilantik.
Pesan yang dibawanya pulang terdengar sederhana, tetapi memperluas tugas lembaganya. Bakom tidak cukup hanya berbicara. Kini, Bakom juga diminta mendengar.
Dalam keterangan yang diunggah akun resmi Sekretariat Kabinet, Presiden meminta Bakom mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat. Aspirasi itu lalu diteruskan ke kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono turut hadir dalam pertemuan itu. Isi perbincangan sore itu kemudian disampaikan ke publik oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prabowo juga menekankan satu syarat lain. Komunikasi pemerintah harus memakai bahasa yang sederhana agar mudah dipahami dan diterima masyarakat.
Menurut Teddy, pemerintah tak cukup hanya menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Bakom juga diminta menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
Pertemuan itu, lanjut Teddy, diharapkan memperkuat komunikasi yang terbuka dan dialogis antara pemerintah, media, dan masyarakat.
“Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” kata Teddy dalam keterangannya, Minggu.
Dari Algoritma ke Aspirasi
Arahan dari Hambalang itu datang setelah Syahganda membuka masa jabatannya dengan sorotan berbeda: algoritma. Seusai dilantik pada Jumat, 2 Oktober 2026, ia berencana membentuk tim khusus untuk mempelajari algoritma dan kecerdasan buatan atau AI.
Syahganda menilai teknologi digital kerap mengaburkan pesan Presiden sebelum sampai utuh ke publik. “Pikiran-pikiran Presiden menurut saya selama ini banyak didistorsi, distorsi oleh kekuatan AI itu,” ujarnya di Istana Negara.
Ia merujuk pemikiran sejarawan Yuval Noah Harari, yang menempatkan algoritma sebagai tantangan terbesar komunikasi. Tim itu akan mempelajari bagaimana algoritma bisa merusak atau menciptakan jarak antara pikiran Presiden dan masyarakat.
Pengamat politik dan kebijakan publik Cecep Handoko alias Ceko membaca pengangkatan Syahganda sebagai tanda bergesernya medan komunikasi pemerintah. “Perang komunikasi pemerintah ke depan terjadi di ruang digital,” ujar Ceko kepada Iconomics.
Kursi yang Kerap Berganti
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang kini menjabat Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Qodari baru memegang kursi Kepala Bakom sejak 27 April 2026, atau sekitar lima bulan.
Syahganda menjadi Kepala Bakom ketiga sejak lembaga itu berdiri pada 17 September 2025, setelah Angga Raka Prabowo dan Qodari. Sebelumnya, komunikasi Istana ditangani Kantor Komunikasi Kepresidenan di bawah Hasan Nasbi.
Pelantikan itu juga mengisi kursi Wakil Kepala Bakom yang sebelumnya kosong. Fadli, mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, ditunjuk melalui Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.
Kursi corong pemerintah itu kini ditempati sosok yang lama berdiri di luar pagar kekuasaan. Lahir di Medan pada 27 November 1965, Syahganda dikenal sebagai aktivis sejak kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980-an.
Aktivismenya pada masa Orde Baru sempat membuatnya dihukum 10 bulan penjara. Ia mendirikan Sabang Merauke Circle pada 2010 dan menjadi salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 2020.
Sebelum masuk Istana, ia memimpin Dewan Direktur GREAT Institute. Di hari pelantikannya, Syahganda merangkum mandat dari Prabowo dalam satu kalimat.
“Arahan Presiden adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” kata Syahganda.***





