Ulama, taipan, mantan menteri, hingga pengkritik paling lantang kini berbagi satu meja nasihat Presiden. Ongkosnya hampir Rp2 miliar sebulan.
Dua puluh enam kursi. Sebanyak itulah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang ia lantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Angka itu hampir tiga kali lipat dari batas lama, yakni sembilan orang. Di meja yang sama kini berkumpul ulama, pemuka lintas agama, pengusaha, mantan menteri, hingga Rocky Gerung, akademisi yang bertahun-tahun mengkritik pemerintah dari luar.
Pratikno, yang menjabat Menko PMK hingga perombakan kabinet 1 Oktober, dipercaya menjadi Ketua. Hatta Rajasa, pendamping Prabowo pada Pilpres 2014, menjabat Wakil Ketua. Kursi Sekretaris ditempati Muhammad Qodari.
Untuk itu, Qodari meninggalkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang ia pimpin sejak April 2026. Kursinya kini diisi Syahganda Nainggolan, pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dilantik pada hari yang sama.
Dari 26 nama dalam Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026, hanya 24 yang hadir mengucapkan sumpah. Ignasius Jonan dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty tidak tampak di Istana.
Pratikno memastikan keduanya tetap sah sebagai anggota, meski mengaku belum mengetahui alasan ketidakhadiran mereka. “Itu kan sudah di Keppres,” kata Pratikno.
Pintu yang Dibuka Undang-Undang
Lonjakan jumlah itu punya pijakan hukum. UU Nomor 19 Tahun 2006 semula mematok Wantimpres pada seorang ketua dan delapan anggota.
Batas itu dihapus melalui UU Nomor 64 Tahun 2024. Kini jumlah anggota ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Perubahan itu juga menggeser status Wantimpres. Menurut Hatta, lembaga ini kini berstatus lembaga negara, bukan lagi lembaga pemerintah, meski tetap berada di bawah Presiden.
Susunannya melintasi banyak latar. Quraish Shihab, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar berdampingan dengan tokoh Buddha Philip Kuncoro Wijaya dan tokoh Khonghucu Budi Tanuwibowo.
Jajaran mantan pejabat diisi Budi Gunawan, Agum Gumelar, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dunia usaha diwakili Chairul Tanjung, Dato’ Sri Tahir, dan Jusuf Hamka.
Bambang Soesatyo bahkan harus melepas kursinya di Komisi III DPR. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya akan memproses pergantian antarwaktu (PAW).
Namun, sorotan paling tajam mengarah ke Rocky Gerung. Seusai dilantik, ia menyampaikan pesan khusus Prabowo: Wantimpres berkedudukan etis, bukan teknis.
“Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden,” kata Rocky.
Ditanya apakah sikapnya akan berubah, Rocky menjawab pendek. “Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno membaca langkah ini sebagai pola lama Prabowo. “Mazhab (politik) Prabowo itu mazhab merangkul semua kalangan,” kata Adi.
Hampir Rp2 Miliar Sebulan
Kursi-kursi itu tidak gratis. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 memberi setiap ketua dan anggota hak keuangan Rp76,5 juta per bulan, ditambah fasilitas setingkat menteri.
Dikalikan 26 orang, totalnya Rp1,989 miliar per bulan atau sekitar Rp23,87 miliar setahun. Dananya bersumber dari APBN melalui anggaran kementerian yang mengurus kesekretariatan negara.
Sebagai pembanding, hak keuangan anggota Wantimpres era Joko Widodo tercatat Rp17,5 juta per bulan. Dengan sembilan anggota, ongkos bulanannya kala itu sekitar Rp157,5 juta, kurang dari sepersepuluh angka sekarang.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai susunan ini lebih kental warna konsolidasi politik. Menurutnya, ukuran yang membesar justru berpotensi menyulitkan koordinasi.
“Mengapa presiden masih belum terlalu percaya diri padahal sudah menguasai 82 persen kursi di DPR,” kata Wijayanto.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai jumlah besar tidak otomatis bermasalah. Ia mengusulkan anggota dibagi ke dalam kelompok kerja berdasarkan isu strategis, mulai dari ekonomi hingga pangan.
Apa pun hasil kerja dewan ini, publik tidak akan bisa mengintip isinya. Hatta Rajasa sudah mengingatkan wartawan sejak hari pertama.
“Jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan kepada Bapak Presiden, karena berdasarkan undang-undang, kami dilarang untuk menyampaikan itu,” kata Hatta.***
