Said Aqil Siroj menilai konsesi tambang memicu konflik internal dan melemahkan sikap kritis PBNU.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmah 2010–2021 KH Said Aqil Siroj menyatakan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada NU membawa mudarat lebih besar daripada manfaat. Karena itu, ia menegaskan konsesi tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara.
“Ini gampang, ini laknat, kutukan. Buktinya itu pecah,” kata Said Aqil dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV bertajuk Tambang Pemberian Jokowi Laknat Kutukan bagi Nahdlatul Ulama, yang diunggah Rabu (10/12/2025).
Said Aqil mengingatkan bahwa Muktamar NU di Jombang pada 2016 telah mengharamkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan dan merusak lingkungan. Keputusan Bahtsul Masail saat itu menyebut eksplorasi yang membahayakan lingkungan hukumnya haram secara mutlak.
“Ini berdasarkan tafsir Imam Razi tentang ayat wala tufsidu fil ardhi ba’da islahiha — jangan berbuat kerusakan di muka bumi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung hasil Munas dan Konbes NU di Lombok pada 2017 yang menegaskan badan pelaksana usaha harus profesional dan tidak boleh dirangkap pengurus. “Kalau kita lihat tambang di NU ini, komisaris utamanya Rais Aam, direktur utamanya Ketua Umum. Jelas ini pelanggaran,” tegas Said Aqil.
Tambang Dinilai Picu Konflik Internal
Said Aqil mengaku awalnya menyambut baik konsesi tambang sebagai bentuk penghargaan negara kepada ormas yang berjasa sebelum kemerdekaan. Namun setelah dipikirkan lebih jauh, ia menilai dampak negatifnya jauh lebih besar.
“Ketegangan antara Gus Yahya dan Sekjen, antaranya faktor ini. Tambang ini menjadi sebab konflik,” katanya.
Ia bahkan menilai konsesi tambang berpotensi menjadi jebakan politik untuk membungkam sikap kritis ormas terhadap pemerintah. “Secara negative thinking bisa saya katakan jebakan, sehingga ormas ini lumpuh, tidak mampu memberikan kritik kepada pemerintah,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan, itu juga mengaitkan krisis internal PBNU dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian utara—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang terjadi hampir bersamaan.
“Ini ada dua situasi yang momentumnya hampir berdekatan—bencana di Sumatera dan bencana di PBNU. Semuanya terkait dengan tambang, dengan eksploitasi alam yang berlebihan. Pelajaran dari Allah langsung nyata,” ucapnya.
