Soroti Hilangnya Sikap Kritis PBNU
Menurut Said Aqil, sejak menerima konsesi tambang, PBNU tidak lagi menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah. Ia membandingkan dengan masa kepemimpinannya yang kerap mengkritik kebijakan seperti full day school, omnibus law, hingga Undang-Undang Pesantren.
“Buktinya sama sekali PBNU enggak pernah kritis pemerintah setelah ada konsesi. Kelangkaan minyak goreng, korupsi, bencana alam—ada sih, tapi enggak begitu menggigit,” katanya.
Said Aqil juga mengungkapkan pernah menolak tawaran konsesi tambang batu bara secara pribadi dari seorang mantan pejabat di Banjar, Kalimantan Selatan. “Saya tolak. Ini bisa melahirkan fitnah, suuzan, iri, hasud. Pasti akan terjadi itu,” ujarnya.
Ia menegaskan selama 11 tahun memimpin PBNU tanpa tambang, organisasi tetap berjalan baik dan mampu membangun Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Parung senilai sekitar Rp35 miliar serta menjalankan berbagai program lainnya.
Untuk mengatasi krisis di PBNU, Said Aqil mengusulkan tiga langkah: mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah, mengakui kesalahan menghadirkan tokoh pro-Israel Peter Berkowitz sebagai narasumber, serta melakukan audit keuangan secara transparan.
“Saya dulu ada audit tiap tahun. Masuk sekian, pengeluaran sekian, saldo sekian, ada,” katanya.
Said Aqil menyebut sejumlah mustasyar dan kiai sepuh—antara lain KH Anwar Iskandar, KH Ma’ruf Amin, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dari Tebuireng, dan Dr Umar Wahid—sejalan dengan pandangannya. “Mustasyar itu forum tertinggi. Secara moral harus didengarkan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) itu menegaskan NU didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari bukan untuk bisnis atau menumpuk kekayaan, melainkan menjaga Islam moderat, nasionalisme, dan keutuhan NKRI.
“Kalau sudah ada tambang, 90 persen pikiran ke sana semua. Fokus ke agama, persaudaraan, budaya sosial, dan sikap kritis hilang,” pungkasnya. ***
