MAARIF Institute for Culture and Humanity mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera membatalkan kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Mereka menilai pendekatan ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang manusiawi dan justru berpotensi melanggar hak anak.
__________
Program yang telah diterapkan di Purwakarta ini menyasar siswa dengan perilaku menyimpang, mulai dari tawuran, merokok, konsumsi alkohol, hingga yang terindikasi sebagai LGBT. Rencananya, kebijakan ini juga akan diperluas ke Bandung dan Cianjur.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, menyebut pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan merupakan bentuk kekerasan simbolik yang tidak manusiawi. “Kami menolak segala bentuk pembinaan dengan cara militer karena itu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang berkeadaban,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.
MAARIF Institute mengingatkan bahwa pendekatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi lewat Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut lembaga ini, pengiriman siswa ke barak militer adalah bentuk pembiaran terhadap kekerasan struktural dalam sistem pendidikan.
Dosen Psikologi Universitas Pancasila, Aully Grashinta, menilai program militerisasi tak akan menyelesaikan masalah. “Perilaku remaja terbentuk dari banyak faktor. Tidak bisa diubah hanya dalam 14 hari di barak. Itu pendekatan instan yang keliru,” katanya seperti dilansir BBC News Indonesia.
Ully juga menyoroti minimnya peran orang tua dan sekolah dalam program ini. “Ini seperti lempar tanggung jawab. Tanpa peran aktif keluarga dan lingkungan, hasilnya nihil,” tambahnya.
Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin, bahkan menyebut pendekatan ini bisa berdampak negatif secara psikologis. “Anak-anak dengan masalah berbeda diperlakukan sama. Ini bukan solusi, ini penyamarataan yang berbahaya,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap perkembangan anak. “Terlalu disiplin bisa mematikan kreativitas dan inisiatif. Jangan sampai kita mencetak generasi yang cuma tahu menunggu perintah. Itu tidak sehat bagi demokrasi,” kata Totok. Ia pun menuding program ini hanya gimmick politik. “Kalau setahun di barak, makannya dari mana? Anggarannya? Ini kelihatan cuma buat konten,” kritiknya.
MAARIF Institute sendiri merilis lima poin rekomendasi untuk Pemprov Jabar dan pemangku kebijakan lainnya. Intinya, mereka menolak pendekatan militer dalam pendidikan dan mendesak alternatif yang humanis dan inklusif.
Lembaga ini juga meminta Kementerian Pendidikan, KPAI, hingga Komnas HAM untuk turun tangan menilai kebijakan ini dan mengawasi pelaksanaannya agar tak melanggar hak anak. Selain itu, mereka mengajak masyarakat sipil, organisasi pendidikan, dan kelompok keagamaan untuk menolak normalisasi kekerasan dalam sistem pendidikan.***
