Tagar #KaburAjaDulu viral di media sosial X, IG, dan Tiktok sebagai bentuk kekecewaan anak muda terhadap kondisi ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya pendidikan, dan rendahnya gaji.
Pengamat menyoroti fenomena ini bukan berarti mereka tak cinta tanah air, namun semacam keluhan dan rasa frustasi terkait kondisi sosial ekonomi di negara ini.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, memberikan perspektif yang berbeda. Ia menilai fenomena ini sebagai hal yang lumrah, dan bukan berarti menunjukkan kurangnya kecintaan pada Tanah Air.
“Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia. Mereka berharap nanti kalau situasi sudah baik, situasi politik atau ekonomi sudah baik, nanti pulang lagi, dan itu bisa terjadi,” jelas Tadjudin, Selasa, 11 Februari 2025.
Sementara, Muhammad Yorga Permana, Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation sekaligus Dosen Peneliti Tenaga Kerja di SBM ITB, menilai fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi dan sosial generasi muda.
Yorga mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong anak muda mencari peluang di luar negeri:
Pertama, kebijakan pemerintah dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Kekecewaan anak muda sudah menumpuk sejak era COVID-19, terutama karena kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.
Kedua, meningkatnya peluang kerja di luar negeri. “Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kini menjadi gunung es yang meledak akibat kombinasi angka pengangguran tinggi dan akses informasi yang lebih terbuka tentang peluang kerja serta beasiswa luar negeri,” jelasnya, Jumat, 14 Februari 2025.
Ketiga, kesiapan anak muda menghadapi dunia kerja menjadi faktor penting. Persiapan yang kurang matang saat bertransisi dari sekolah ke dunia kerja semakin menambah ketidakpastian mereka.
Saat ini, pasar kerja Indonesia menghadapi tantangan besar. “Pekerjaan layak di Indonesia sangat terbatas. Angka pengangguran resmi mencapai 7,2 juta orang, tetapi ada juga yang disebut hidden unemployment, jumlahnya diperkirakan mencapai 12–15 juta orang,” ujar Yorga.
Dari total pekerjaan, hanya 40% yang masuk kategori sektor formal, sementara 60% lainnya informal. Bahkan, di sektor formal, hanya 24% pekerja yang memiliki kontrak kerja resmi.
Situasi semakin buruk dengan banyaknya PHK. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 80.000 orang kehilangan pekerjaan di 2024, dan angka sebenarnya bisa lebih besar.
Jika frustrasi ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan politik, jelas Yorga, dampaknya bisa luas. Tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan, yang melemahkan kelas menengah—sektor yang seharusnya menjadi penopang demokrasi. Tanpa kelas menengah yang kuat, demokrasi bisa rapuh. Ini memperumit situasi politik dan menyempitkan ruang bagi kritik.
Sementara itu, berbagai program pemerintah yang sering dipromosikan di media sosial belum cukup meyakinkan anak muda. Banyak yang menganggap program tersebut hanya simbolis tanpa dampak nyata.
“Saya senang anak muda kritis, karena itu bentuk kontrol sosial. Tetapi mereka butuh kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya, bukan sekadar gimmick,” ujar Yorga.
Menurut Yorga, bekerja di luar negeri bisa menjadi solusi jika dilakukan dengan persiapan matang. “Jika tidak siap, mereka bisa berakhir sebagai tenaga kerja ilegal. Namun, bagi knowledge workers, ini bisa menjadi kesempatan besar,” katanya.
Ia menambahkan, diaspora dapat berkontribusi bagi Indonesia melalui jejaring internasional, transfer teknologi, atau bahkan kembali untuk membangun industri.
Meski bekerja di luar negeri bisa menjadi pilihan, Yorga menegaskan bahwa ini bukan jalan pintas. “Tantangan seperti loyalitas, persaingan ketat, dan tuntutan keterampilan harus dihadapi. Anak muda perlu meningkatkan daya saing dengan keterampilan digital, bahasa Inggris, dan kepercayaan diri,” pungkasnya. ***
