Di Washington, Prabowo diuji menjaga prinsip saat kepentingan bertemu.
Oleh: Redaksi Samudrafakta.com
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BOP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026). Forum ini digelar atas undangan Presiden Donald Trump.
Momen ini penting. Tapi juga rawan.
Indonesia datang membawa mandat konstitusional untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun forum itu berpusat di ibu kota negara yang selama ini menjadi sekutu utama Israel.
Di sinilah Politik Bebas Aktif diuji. Bukan dalam pidato, melainkan dalam hasil nyata.
Antara Gencatan Senjata dan Realitas Gaza
Prabowo menyebut pertemuan ini sebagai langkah merintis solusi dan implementasi gencatan senjata. Diksi itu hati-hati.
Terlalu hati-hati bagi situasi kemanusiaan di Gaza yang mendesak tindakan konkret dan mengikat.
Indonesia benar untuk tidak gegabah. Tetapi dunia juga menunggu keberanian politik yang terukur.
Partisipasi Indonesia dalam “Kelompok 8” bersama Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan seharusnya menjadi penyeimbang moral dan diplomatik.
Namun pusat gravitasi tetap berada di Washington. Risiko subordinasi agenda selalu ada.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pada Piagam PBB dan multilateralisme. Itu fondasi yang benar.
Tetapi tanpa mekanisme yang mengikat, forum hanya akan menghasilkan pernyataan.
Lonjakan Investasi dan Dilema Geoekonomi
Di saat yang sama, lawatan ini menghasilkan 11 nota kesepahaman senilai USD 38,4 miliar. Penandatanganan dilakukan di Gedung U.S. Chamber of Commerce bersama US-ASEAN Business Council.
Investasi menyasar semikonduktor, mineral kritis, energi, hingga pangan. Skala dan cakupannya besar.
Kerja sama melibatkan entitas seperti Freeport-McMoRan dan Halliburton. Ada juga proyeksi impor pangan dari Cargill Inc..
Secara geoekonomi, ini menguatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok Indo-Pasifik. Pemerintah menyebutnya sebagai bukti kepercayaan global.
Namun di sinilah dilema muncul. Apakah lonjakan investasi akan memengaruhi ketegasan diplomasi?
Menjaga Taring Politik Bebas Aktif
Prabowo menegaskan Indonesia menjunjung kesucian kontrak dan melindungi investor. Pesan itu penting bagi stabilitas ekonomi.
Tetapi publik juga ingin mendengar komitmen yang sama tegasnya terhadap perlindungan warga sipil di Gaza.
Diplomasi ekonomi dan diplomasi kemanusiaan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan seimbang.
Indonesia punya modal sejarah sejak Konferensi Asia Afrika. Kita dikenal berani bersuara.
Pertanyaannya kini sederhana. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan kedekatan ekonomi dengan Amerika Serikat untuk mendorong tekanan nyata demi solusi dua negara?
Jika ya, maka Bebas Aktif masih bertaring. Jika tidak, ia berisiko menjadi jargon.
Washington adalah panggung. Dunia sedang menilai.***
