JAKARTA | SAMUDRA FAKTA – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman.
Kekesalan tersebut ia curahkan saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (8/12) lalu.
Adil mengaku kesal karena dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kemenkeu nilainya dirasa kecil.
Menurutnya Meranti merupakan penghasil minyak mentah yang harganya belakangan melambung. Namun, DBH yang didapat tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.
Profil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil
Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti di Provinsi Riau untuk periode 2021-2026.
Muhammad Adil bersama wakilnya, AKBP (Purn) Asmar, memenangkan Pilkada usai memperoleh suara 38,34 persen dari total suara.
Pasangan nomor urut 01 tersebut berhasil mengungguli dua lawan politiknya.
Pria kelahiran 18 April 1972 ini merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2018.
Sebelum menjadi Bupati Meranti, Adil terlebih dahulu menduduki kursi anggota DPRD Provinsi Riau untuk periode 2014-2019.
Adil kemudian terpilih kembali untuk periode 2019-2024. Namun, periode keduanya hanya berlangsung selama satu tahun karena maju sebagai Calon Bupati Kepulauan Meranti.
Muhammad Adil menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau.
Dia tercatat mendapatkan gelar sarjana hukum pada 2007 dan magister manajemen pada awal 2022.
Selain berpolitik, Adil juga aktif mengikuti sejumlah organisasi. Misalnya, dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2010-2014.
Pada 2015- 2019, Adil juga mengampu kursi Penasihat FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti.(SF | Yadi)
