Dugaan Perputaran Rp300 Triliun di Kemenkeu Sudah Lama, Mahfud: Mungkin Menterinya Sibuk

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun bukan hoaks. Perputaran itu terjadi di lingkungan Direktorat Pajak (DJP) dan Direktorat Bea Cukai (DBC) Kemenkeu.

Dugaan perputaran uang ilegal ratusan triliun ini merupakan tindak lanjut dari upaya membongkar praktik transaksi ilegal di dalam tubuh DJP dan DBC pasca-terungkapnya transaksi ilegal yang melibatkan mantan pejabat DJP Raffael Alun Trisambodo. Sebelumnya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya transaksi ilegal senilai Rp500 miliar yang terkait dengan Raffael. Raffael sendiri telah dipecat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pergerakan uang Rp300 triliun yang mencurigakan tersebut, menurut Mahfud, terjadi selama kurun waktu 2009 sampai 2023. Sepanjang durasi tersebut, kata Mahfud, ada sekitar 160 laporan dan melibatkan 460 orang. “Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya,” ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII) Rabu, 8 Maret 2023.

Namun, sepanjang periode yang disebutkan Mahfud, di mana Menteri Keuangannya sudah berganti sebanyak empat kali, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Mahfud menduga menterinya waktu itu terlalu sibuk.

Mahfud MD menyampaikan transaksi mencurigakan di Kemenkeu karena dia merasa informasi sensitif seperti itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi dari masyarakat di era keterbukaan informasi seperti sekarang. 

“Kita tidak bisa menyembunyikan apa pun kepada masyarakat sekarang ini, (kalau) tidak tahu dari saya, tahu dari orang lain,” ujar Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis, 9 Maret 2023. 

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, dirinya membuka transaksi mencurigakan di Kemenkeu ini ke publik karena wartawan menanyakan kepada dirinya. Oleh sebab itu, dia berasumsi hal ini sudah diketahui publik. 

“Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tanya, kok ada berita baru Rp500 miliar si Rafael? Lalu yang satunya juga tanya Rp300 triliun. Ya kita tidak boleh berbohong,” kata Mahfud.  

Secara terpisah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah memberikan informasi mengenai transaksi Rp300 triliun yang disebut Mahfud itu ke Kementerian Keuangan. Menurut Ivan, data tersebut berdasarkan dari ratusan informasi yang berhasil dihimpun. 

“Ya, itu terkait data yang sudah kami sampaikan, hampir 200 Informasi Hasil Analisis atau IHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023,” kata Ivan melalui pesan tertulis pada Kamis, 9 Maret 2023.

Menurut Ivan, temuan PPATK soal transaksi Rp300 triliun tersebut juga memuat sejumlah nama di Kementerian Keuangan. Itulah yang menjadi alasan PPATK melimpahkan berkas tersebut ke Kemenkeu. “Karena terkait beberapa nama internal Kemenkeu,” ujar Ivan.

Dia juga menjelaskan bahwa 200 laporan IHA tersebut merupakan hasil data rekap analisis. Selain itu, ia menyebut 200 laporan tersebut didapat dari kurang lebih 600 subjek yang dianalisis. “Rekap. Individualnya kan sudah di Itjend (Kemenkeu),” ujar dia.