PBB peringatkan risiko kebangkrutan akibat tunggakan negara anggota.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas keuangannya, sebuah kondisi yang dapat melumpuhkan misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres secara tegas menggambarkan situasi ini sebagai “perlombaan menuju kebangkrutan” jika negara anggota tidak segera melunasi kewajiban mereka.
Sebagaimana dikutip dari laporan United Nations Geneva pada Minggu (8/2/2026), untuk tahun anggaran 2026, PBB terpaksa mengusulkan alokasi dana sebesar USD3,238 miliar. Angka ini turun lebih dari 15 persen dibandingkan periode sebelumnya, menandakan langkah penghematan ekstrem di tengah krisis likuiditas.
Tunggakan Ratusan Juta Dolar
Masalah utama yang mencekik organisasi dunia ini adalah tunggakan iuran negara anggota yang mencapai US$760 juta. Beban ini semakin berat dengan adanya kewajiban pengembalian kredit sekitar USD300 juta, yang berpotensi menggerus hampir 10 persen dari total kas organisasi yang tersisa.
“Setiap keterlambatan pembayaran pada awal tahun akan memaksa kami melakukan pemotongan belanja yang lebih besar,” ujar Guterres. Ia menambahkan bahwa kegagalan mengatasi krisis ini dapat membahayakan unsur-unsur paling vital dari program kerja PBB.
Ribuan Staf dan Misi Perdamaian Terancam
Dampak nyata dari defisit ini menyasar langsung pada struktur organisasi. Revisi anggaran mencakup pengurangan posisi pegawai menjadi sekitar 11.594 jabatan, atau turun hampir 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan hanya 136 dari 193 negara anggota yang telah membayar iuran penuh hingga akhir September lalu.
