PBNU Jadi Sasaran
Islah menilai polemik kuota haji tidak hanya menargetkan Yaqut. Ia menduga ada kepentingan politik yang lebih besar, yakni menyasar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Menurut Islah, Yahya dianggap tidak sejalan dengan lingkar kekuasaan presiden. Sikap independennya dinilai membuatnya sulit dikendalikan secara politik.
“Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU,” kata Islah.
Ia juga menyebut adanya dugaan tekanan agar Yahya mundur dari jabatannya, termasuk tekanan yang menyentuh ranah personal.
KPK Dinilai Tidak Independen
Dalam konteks penegakan hukum, Islah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi independen sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Ia menyebut KPK telah menjadi alat politik, terutama setelah penetapan pimpinan KPK jilid VI Setyo Budiyanto di akhir masa jabatan Jokowi.
“Undang-Undang KPK sudah diubah. Sebelum Jokowi lengser, formatur dan komisioner sudah ditetapkan,” ujarnya.
Pakar TPPU: Usut Keterlibatan Travel
Pakar Tipikor Yenti Garnasih menilai mustahil jika dugaan korupsi kuota haji hanya melibatkan eks Menag dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Yenti menyebut keterlibatan pihak travel, termasuk Maktour, cukup terang sehingga wajar publik mempertanyakan KPK yang belum menetapkan Fuad Hasan Masyhur sebagai tersangka.
“Kok hanya menteri dan stafsusnya? Yang lain enggak. Aneh,” kata Yenti, Kamis (15/1/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Joko Widodo, Dito Ariotedjo, Erick Thohir, maupun Pratikno.***
