Islah Bahrawi menyebut Jokowi mengetahui sejak awal polemik kuota haji Yaqut.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai diskresi pembagian kuota haji tambahan 50:50 oleh eks Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Ia menyebut kebijakan itu sebagai simpul kekuasaan yang sejak awal diduga diketahui Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Jokowi sudah tahu dari awal dan tidak boleh lepas tangan,” kata Islah dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Rabu (14/1/2026).
Dilema Pansus dan Arah Politik
Islah mengungkap, Yaqut sempat berada pada posisi dilematis saat dipanggil Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI. Pilihannya, hadir dan membuka fakta apa adanya, atau mengikuti arahan politik yang berisiko mengubur penjelasan publik.
Menurut Islah, Yaqut lebih dulu menghadap Jokowi untuk meminta arahan terkait kehadirannya di pansus, dengan konsekuensi harus bicara jujur soal apa yang ia ketahui.
Namun alih-alih memberi restu, Jokowi disebut justru menugaskan Yaqut ke luar negeri. Penugasan itu membuat Yaqut berangkat ke Prancis menghadiri konferensi perdamaian dunia bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi memberikan delegasi,” ujar Islah.
Penugasan ke Prancis dan Penundaan Politik
Agenda resmi konferensi itu, menurut Islah, hanya berlangsung tiga hari. Namun Yaqut disebut menetap hingga sekitar 24 hari, menunggu situasi politik dalam negeri mereda.
Islah menirukan dialog Yaqut saat meminta arahan ke Jokowi.
“Pak, apakah saya akan datang ke pansus DPR, tapi saya akan ceritakan sejujurnya apa yang saya alami,” kata Yaqut, seperti dituturkan Islah.
Respons Jokowi, lanjut Islah, justru berupa surat reposisi penugasan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Yaqut sebagai Menteri Agama untuk menghadiri konferensi tersebut.
“Ya supaya tidak datang ke pansus,” kata Islah menjelaskan maksud penugasan itu.
Ia menyebut strategi tersebut sebagai “buying time”, menunggu momentum yang dianggap aman. Akibatnya, pansus berjalan tanpa kehadiran figur kunci, sementara ruang publik dipenuhi spekulasi.
0 Komentar