Alih-alih berusaha encari para aktivis yang masih hilang—sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuat—internal ABRI atau TNI malah saling tuding. Nasib korban dan keluarganya terabaikan.
Di tengah polemik tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap aktivitas penculikan aktivis prodemokrasi, Fadli Zon, yang dikenal sebagai kawan dekat Prabowo, menulis buku Politik Huru-Hara Mei 1998 pada tahun 2004. Di dalamnya Fadli menulis, Prabowo menyatakan jika operasi penangkapan atau penculikan aktivis yang dikerjakannya diketahui oleh atasannya dan rekan-rekannya yang lain.
Fadli Zon, di halaman 35 bukunya, juga menulis bahwa Prabowo tegas mengatakan penangkapan itu dilakukan atas perintah atasan-atasannya, dengan persetujuan dan berdasarkan perintah mereka. Namun, menurut Fadli, Prabowo tetap memegang rahasia tentang siapa yang memberi perintah penangkapan atau penculikan tersebut.
Pembelaan yang sama terhadap Prabowo juga dikemukakan oleh Sumitro dalam buku berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, yang ditulis oleh Hendra Asmara. Pada halaman 411 – 413 buku tersebut, Sumitro mengungkapkan bahwa Prabowo mengatakan siap bertanggung jawab atas peristiwa penculikan sembilan aktivis. Di depan DKP, kata Sumitro, Prabowo mengungkapkan daftar sembilan aktivis yang harus diculik, di mana daftar itu dia dapatkan dari atasannya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa kesembilan orang yang diculik di bawah tanggung jawabnya telah dibebaskan dalam keadaan hidup. Dia menolak bertanggung jawab atas penculikan aktivis lainnya yang hingga kini belum terungkap. Ia bersama timnya merasa tidak mengetahui aktivitas penculikan selain sembilan orang yang dia maksud.
Terlepas dari berbagai narasi pembelaan terhadap Prabowo, bermacam pernyataan terkait pelaku dan penanggungjawab kasus penghilangan paksa itu—baik hasil penyelidikan DKP, pernyataan para petinggi militer, dan persidangan Tim Mawar—cenderung memperlihatkan sejumlah keganjilan.
Hasil penyelidikan DKP menyatakan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus penculikan adalah Prabowo dan Tim Mawar. Sementara, di pihak lain, Prabowo dan Tim Mawar menyatakan bahwa mereka mengakui dan hanya bertanggungjawab pada sembilan aktivis yang telah dibebaskan, dan semuanya dalam keadaan hidup. Sementara untuk 13 orang yang hingga kini masih hilang tidak mereka akui.
Dengan demikian, merujuk pada berbagai keterangan tersebut, bisa dikatakan bahwa ada indikasi di mana operasi penghilangan paksa tersebut melibatkan institusi di ABRI—atau paling tidak petinggi lain di institusi mengetahui. Tidak hanya Kopassus. Sejumlah kesaksian korban penculikan yang selamat juga menunjukkan adanya keterlibatan Kodam Jaya dan Kepolisian, selain Kopassus dalam peristiwa itu.[1]
