JAKARTA – Pemain judi online (judol) selama ini lebih banyak dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, seharusnya pelaku judol ditindak lebih tegas dari sekadar tipiring, apalagi bila mengingat mereka bisa membuat keluarganya miskin.
“Selama ini, kan, dianggap tipiring aja. Itu hanya dikurung satu bulan terus dikeluarkan. Enggak, sekarang harus tegas itu, apalagi yang bikin keluarganya miskin harus dikejar dicari ditindak,” kata Muhadjir di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (18/6/2024)
Muhadjir menambahkan, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judol. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menjadi ketua pengarah dan Muhadjir sebagai wakil dalam satgas tersebut.
Kata Muhadjir, ada tiga skema untuk memberantas judol di Indonesia. Pertama, berkaitan dengan pencegahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memblokir semua situs judol.
Kedua, berkaitan dengan penindakan, dengan menangkap dan menghukum pelaku hingga bandar. Ketiga, rehabilitasi korban judol. Rehabilitasi ini, kata Muhadjir, akan dilakukan oleh pihaknya bersama Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri PPA.
“Kita tunggu nanti bagaimana pencegahannya, apa hasil penindakannya, siapa yang jadi korban dari penindakan itu. Itu nanti jadi urusan saya,” ujarnya.
Sebagai informasi, sebelumnya PPATK mencatat nilai transaksi judol di Indonesia tak main-main. Nominalnya bahkan sudah menembus Rp600 triliun.
“Tahun ini saja [kuartal I 2024] perputaran transaksi [judi online] sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun. Jadi kalau dijumlah dengan periode tahun-tahun sebelumnya sudah lebih dari Rp600 triliun perputaran transaksinya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat (14/6).
Ivan mengatakan, transaksi terkait judol dilakukan ke sejumlah negara. Kendati, ia tak merinci lebih lanjut negara mana saja yang terekam oleh PPATK.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan atensi khusus atas kasus judi online yang berujung pembunuhan. Ia pun meminta seluruh lapisan masyarakat agar menghentikan maraknya judi online.▪︎
