Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Presiden Prabowo Subianto menata ulang pengelolaan kekayaan alam Indonesia agar tidak dikuasai segelintir orang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan upaya restart Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di Gedung Pusaka NU, Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.
“Yang pertama yang belum banyak diketahui, Pak Prabowo ini sedang melakukan restart. Reset. Menata ulang,” kata Cak Imin dalam sambutannya.
Menurut Cak Imin, langkah penataan ulang tersebut berangkat dari persoalan beban utang negara dan angka kemiskinan yang dinilai masih tinggi.
Ia menilai kondisi tersebut kontras dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam Indonesia. Persoalan utamanya terletak pada aliran distribusi kekayaan negara.
“Yang pertama hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang. Yang kaya itu-itu saja,” tutur Cak Imin.
Usulan Porsi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Cak Imin menyebut ketimpangan penguasaan ekonomi itu telah berlangsung sejak era Presiden Soeharto. Kini, ia menilai Prabowo berupaya mengembalikan aset negara.
Ia mengklaim Prabowo memandang pendapatan negara semestinya tidak hanya bertumpu pada pajak, melainkan dari optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di daerah.
“Dua provinsi saja sumber daya alam yang dikelola benar maka bisa menutup utang dan mengurangi pendapatan dari pajak,” ujar Cak Imin menirukan pandangan tersebut.
Cak Imin mengaku PKB sebelumnya pernah menggagas pembagian pengelolaan sumber daya alam secara berimbang antara negara dan swasta saat Pilpres 2024.
Namun, menurut Cak Imin, skema yang kini diarahkan Prabowo menetapkan porsi lebih besar bagi negara agar kekayaan tidak terpusat pada segelintir elite.
“Pak Prabowo minta 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang,” kata Cak Imin.
Klaim Arahan ke Pimpinan Polri
Selain pembagian porsi pengelolaan, Cak Imin mengklaim arahan penataan ulang kekayaan alam tersebut telah diteruskan ke tingkat Kepala Kepolisian Negara RI.
Ia mengaitkan kelancaran agenda tersebut dengan pergantian pimpinan di tubuh Polri. Namun, Cak Imin tidak merinci bentuk penugasan teknis yang dimaksud.
“Dan itu sudah perintah bahkan sekarang perintahnya sudah di tingkat Kapolri karena Kapolrinya baru. Kalau Kapolrinya nggak baru nggak bisa jalan ini,” ujar Cak Imin.
Di akhir sambutannya, Cak Imin meminta dukungan doa agar upaya penataan ulang tersebut berjalan lancar untuk melunasi utang serta membiayai kebutuhan negara.
“Mohon doanya restart ini sukses, Indonesia kaya lagi, pajak tidak terlalu penting, yang penting kekayaan alam segera nyaur utang dan membiayai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.***





