Perpol baru membolehkan majelis etik berpangkat dua tingkat di bawah terduga. Sidang Listyo Sigit pun bisa digelar daring pekan depan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah aturan main sidang etik Polri. Perubahan itu terbit menjelang mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo duduk di kursi terperiksa.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Suyudi menekennya pada Senin, 16 November 2026, sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Kepada wartawan, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa sidang etik Listyo menjadi salah satu alasan utama penerbitan aturan tersebut.
Persoalannya terletak pada pangkat. Listyo masih berstatus jenderal bintang empat aktif, sementara pimpinan majelis etik lazimnya berpangkat lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Majelis Boleh Dua Tingkat di Bawah
Pasal 42 ayat (3) kini mengatur pangkat ketua dan anggota majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Pangkatnya boleh setingkat di atas, setara, atau maksimal dua tingkat di bawah.
Artinya, Listyo bisa disidangkan majelis yang dipimpin perwira berpangkat inspektur jenderal atau komisaris jenderal. Demi kesetaraan pangkat, Suyudi juga dapat memimpin langsung.
Ketentuan serupa berlaku untuk majelis banding lewat Pasal 74 ayat (3). Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta yang berbintang dua disidangkan majelis yang dipimpin perwira bintang tiga.
Perubahan lain menyentuh kehadiran terduga pelanggar. Pasal 59 ayat (2) menyebut sidang bisa diikuti secara langsung maupun lewat media elektronik.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi pasal tersebut.
Sejumlah laporan juga menyebut sidang tetap bisa digelar tanpa kehadiran terduga pelanggar. Pintu sidang daring untuk Listyo pun terbuka lebar.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut aturan ini sebagai pijakan sidang berikutnya.
“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.
Banding Kini Hanya Milik Pelanggar
Perpol baru juga mempersempit hak banding. Kini hanya pelanggar yang boleh mengajukannya, padahal sebelumnya pasangan, anak, atau orang tua juga berhak.
Tenggat pemanggilan berubah menjadi paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan, bukan lagi tiga hari kerja. Akhir pekan pun ikut dihitung.
Masa penempatan khusus (patsus) dipangkas dari 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender agar selaras dengan KUHAP. Pasal 15 juga mewajibkan gelar perkara lintas fungsi.
Aturan ini lahir saat jalur etik kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Ahrie Sonta Nasution dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada 10 November.
Irjen Eko Hadi Santoso menyusul dengan putusan PTDH pada 17 November. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Listyo, Ahrie, dan Eko kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, belum ditahan karena masih memulihkan kesehatan.
Di jalur pidana, mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Suyudi menyebut Listyo sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan.
Perkara ini terus melebar. Bareskrim telah menaikkan dugaan makar ke tahap penyidikan dan menjadwalkan gelar perkara pada Kamis, 19 November 2026.
Situasi ini berbalik dari masa ketika Listyo memegang palu penindakan terhadap para jenderal di tubuh Polri. Kini, giliran dia yang menunggu ketukan palu majelis.
Hingga Rabu (18/11/2026), Polri belum mengumumkan tanggal pasti sidang etik Listyo maupun susunan majelisnya.***





