Bareskrim menggeledah rumah posko di Cipete dan menjadwalkan gelar perkara dugaan makar eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 19 November 2026.
Bareskrim Polri menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, terkait dugaan makar eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Penggeledahan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) malam di lokasi yang diduga menjadi posko tersangka Irjen Eko Hadi Santoso.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi olah tempat kejadian perkara itu pada Rabu (18/11/2026).
Polri juga menjadwalkan gelar perkara dugaan makar bersama para ahli pada Kamis (19/11/2026) setelah perkara naik ke tahap penyidikan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut kaitan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto dan dugaan makar kian nyata.
Dalam keterangan pada Rabu (18/11/2026), Yusril menyebut gelar perkara itu berpotensi menambah pasal makar, seiring temuan penghapusan data komputer.
Forensik Ponsel dan Tahapan Operasi
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penyidik tengah mendalami barang bukti gawai dan memeriksa saksi di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menilai penyadapan hanya sekitar 10 persen dari rangkaian operasi dugaan makar tersebut.
“Penyadapan itu tidak berdiri sendiri. Penyadapan ini hanyalah sekitar barangkali 10 persen dari seluruh operasi makar,” ujar Ridlwan di KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Menurut Ridlwan, penyadapan diikuti surveillance, pembuntutan, hingga pemotretan jarak jauh, sehingga pemeriksaan saksi berinisial TK dinilai relevan.
Ia menilai forensik digital mampu memulihkan pesan terhapus untuk melacak penerima laporan sadapan dari ponsel Listyo Sigit.
Desakan Usut Penerima Manfaat dan Sanksi Etik
Dalam perkara penyadapan ilegal, Polri telah menjerat Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemecatan dan mengajukan banding, sedangkan sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan.
Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mendesak penyidikan mengungkap penerima manfaat di kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (14/11/2026).
“Kemungkinan siapa saja penerima manfaatnya, enggak mungkin ini hanya sampai Kapolri saja. Ini perlu dikembangkan,” kata Oegroseno.
Oegroseno menegaskan Pasal 258 ayat 1 KUHP melarang penyadapan tanpa syarat Perkap Nomor 5 Tahun 2010, dan penerapan Pasal 20 menandakan adanya pelaku lain.
Sementara itu, pengamat Universitas Nasional Selamat Ginting menyebut jenderal purnawirawan senior di luar faksi Listyo berpeluang menjadi saksi memberatkan.
Dalam podcast Madilog di Forum Keadilan TV, Rabu (18/11/2026), Selamat menduga jaringan makar melibatkan banyak mantan kapolda serta perlu pembuktian hukum.***





