BGN mensyaratkan persetujuan sekolah dan pelatihan sebelum memperluas penyajian MBG secara prasmanan. Siswa tetap mendapat porsi awal sesuai standar gizi dan dapat menambah jika makanan tersedia.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan harus mendapat persetujuan pihak sekolah serta didukung kesiapan dapur dan peralatan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan ketentuan tersebut di Jakarta, Jumat (16/10/2026), ketika menjelaskan perluasan model penyajian yang telah diuji coba sejak awal Oktober.
Persetujuan itu melibatkan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, wali murid, dan siswa. Sekolah yang belum bersedia tetap dilayani dengan mekanisme yang sudah berjalan.
Bagaimana pembagian porsinya?
Dalam sistem prasmanan, setiap siswa tetap memperoleh porsi awal yang ditakar sesuai standar gizi. Setelah seluruh siswa mendapatkan bagian, mereka yang masih membutuhkan makanan dapat memperoleh tambahan sesuai ketersediaan.
“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar,” kata Sudaryono, Jumat, seperti diberitakan Okezone pada Sabtu (17/10).
BGN menyatakan penerapannya dilakukan bertahap melalui uji coba dan evaluasi, dengan mempertimbangkan kesiapan dapur, sekolah, serta kebutuhan peserta didik.
Dapur harus mendaftar dan menjalani pelatihan
Sudaryono mengatakan dapur yang ingin menerapkan prasmanan harus mendaftar kepada BGN, mengikuti pelatihan, dan dipastikan kesiapannya sebelum mendapat izin.
Peralatan penyajian juga harus memenuhi standar operasional untuk menjaga keamanan pangan. Menurutnya, perubahan cara penyajian membutuhkan standar yang sama agar pelaksanaannya tidak berbeda-beda antarsekolah.
BGN menyebut keterlibatan sekolah memiliki fungsi pendidikan mengenai kebiasaan makan sehat. Namun, Sudaryono menegaskan metode tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani tugas sekolah maupun guru.
Uji coba sudah berlangsung sejak awal Oktober
Dalam siaran pers 5 Oktober, BGN menyebut uji coba prasmanan telah berlangsung di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Makanan dibawa dalam kondisi hangat, kemudian disajikan di kelas. BGN ingin menguji apakah cara tersebut dapat memperpendek waktu tunggu antara memasak dan makan, menjaga kualitas makanan, serta mengurangi makanan yang terbuang.
Manfaat itu masih menjadi bagian dari tujuan dan evaluasi uji coba. BGN menyatakan hasil pemantauan akan digunakan untuk menentukan pengembangan model sesuai kondisi sekolah dan dapur di masing-masing daerah.
Pada 13 Oktober, BGN melaporkan 62 SPPG mengikuti model prasmanan, dengan wilayah pelaksanaan mencakup Merauke, Madura, Jawa, hingga Riau.
BGN merencanakan uji coba selama dua minggu. Apabila tidak ditemukan kendala signifikan, lembaga tersebut menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur menerapkan prasmanan sampai akhir 2026.
Dalam skema itu, siswa juga dapat dilibatkan secara bergiliran untuk membantu pelayanan. BGN menyebut kegiatan tersebut sebagai pembelajaran tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesabaran saat mengantre.***
