Wacana pembentukan panitia khusus di DPR untuk mengusut dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini sangat bergantung pada pasang surut hubungan Prabowo Subianto dan Jokowi.
Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence Ali Noer Zaman menilai wacana panitia khusus atau pansus ijazah Gibran Rakabuming Raka di DPR berpotensi besar menjadi komoditas politik. Isu ini sangat dipengaruhi oleh relasi Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan bahwa Wakil Presiden Gibran tidak memiliki dokumen yang bisa disetarakan dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA). “Keputusan ini mendorong wacana di DPR tentang perlunya membentuk panitia khusus untuk mengusut persoalan ijazah tersebut,” kata Ali.
Kalkulasi Pemimpin Koalisi
Ihwal wacana yang bergulir di parlemen ini, dinamikanya tidak hanya berkaitan dengan proses legislatif biasa. Persoalan ini berkaitan erat dengan hubungan antara Prabowo dan Jokowi yang selama ini berada dalam satu poros kekuasaan.
Kelanjutan pengusutan kasus dokumen pendidikan Gibran amat bergantung pada relasi kedua tokoh tersebut. Prabowo dinilai berpeluang mendapat keuntungan politik secara langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kesetaraan ijazah itu.
Sebagai pemimpin koalisi di pemerintahan, Prabowo memegang kendali penuh. Ia bisa kapan saja menginstruksikan partai pendukungnya di Senayan untuk segera membentuk pansus guna mengusut kasus tersebut.
Syarat Pecah Kongsi
Meskipun memiliki kendali, eksekusi pembentukan pansus ijazah ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Keputusan tersebut menjadi semacam kartu truf yang baru akan dimainkan jika terjadi pergesekan politik di tingkat elite.
“Tetapi, hal itu kemungkinan baru dilakukan jika relasinya dengan Jokowi memburuk, karena Jokowi mengambil jalan politik yang bertentangan,” ucap Ali menjelaskan skenario pecah kongsi antara kedua tokoh tersebut.
Bayang-bayang Pemilu 2029
Selain itu, partai politik di parlemen juga memiliki perhitungannya sendiri sebelum memutuskan sikap. Dukungan partai terhadap pembentukan Pansus Ijazah akan dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa aman dari pengaruh politik Jokowi.
Sikap kehati-hatian partai politik ini juga tidak lepas dari kalkulasi panjang mereka dalam menghadapi pemilihan umum atau pemilu 2029. Relasi elite di pucuk kekuasaan dipastikan menjadi barometer utama bagi partai-partai di Senayan.
“Dengan demikian, relasi Prabowo-Jokowi dapat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah pembahasan dan dukungan politik di DPR,” kata Ali.***
