Pemerintah memprioritaskan pemadaman darat akibat kabut asap tebal. Prabowo juga segera melantik Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mitigasi karhutla yang komprehensif.
Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipercepat. Arahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kini, pemadaman mengandalkan operasi darat karena asap yang tebal membatasi jangkauan dari udara.
“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” kata Dudung.
Fokus di Kalteng dan Sumsel
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada enam provinsi yang menjadi fokus utama pemadaman. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Kemudian yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah adalah Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena harus dilindungi satwanya,” ujar Dudung.
Secara teknis, helikopter sebenarnya terus dikerahkan untuk pemadaman dari udara. Namun, jarak pandang yang tertutup kepulan asap membuat tim di lapangan lebih banyak bergerak lewat darat.
Prabowo juga meminta pencegahan dilakukan secara presisi dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Karang Taruna.
Mitigasi dari daerah diharapkan mampu menekan titik api sejak dini.
Belum Berstatus Bencana Nasional
Pemerintah menegaskan belum berencana menaikkan status karhutla menjadi bencana nasional. Skala kebakaran dinilai masih bisa dikendalikan lewat koordinasi pusat dan daerah.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” tutur Dudung saat ditanya soal peluang penetapan status bencana nasional.
Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan pendekatan pencegahan yang terintegrasi. Tujuannya, penanganan tidak hanya sibuk saat titik api sudah membesar, tetapi lebih menitikberatkan langkah antisipasi.
Kepala Badan Gambut Segera Dilantik
Untuk mitigasi jangka panjang, pemerintah membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan ini hadir setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan.
Kandidat kepala badan baru itu turut menghadiri rapat penanganan karhutla di Istana.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, BPGMN akan diisi para ilmuwan dan profesional. Badan ini akan berfokus pada penguatan pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini titik panas.
“Nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Tadi kalau tidak salah Profesor Satyawan dari Kementerian Kehutanan, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung.***
