Beberapa pengamat menilai Gubernur Sumut Bobby Nasution punya keterkaitan dalam kasus suap proyek jalan Sumut. Mereka mendesak agar Komsisi segera memanggil Bobby, jangan hanya menangkap bawahan.
__________
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai KPK tempakj kehilangan taji karena belum berani memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Sumut.
Padahal, kepala dinas yang diangkat langsung oleh Bobby, Topan Obaja Ginting, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Sebagai atasan tersangka, wajar Bobby dimintai keterangan. Minimal ditanya, apakah benar dia mengangkat Topan, apakah tahu soal proyek, dan bagaimana pengawasannya,” kata Boyamin dalam pernyataannya kepada media, dikutip kembali pada Senin, 14 Juli 2025.
Menurut dia, kepala daerah tak bisa lepas tangan. “Pejabat sering bilang urusan anak buah tanggung jawab masing-masing. Padahal, pengawasan adalah tugas utama seorang gubernur,” tegasnya.
Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman, menduga ada upaya kongkalikong sejak awal dalam kasus ini. Ia menyoroti keterlibatan Bobby dalam kegiatan offroad bersama para tersangka pada 24 April 2025—yang diikuti pula oleh calon kontraktor proyek.
“Bayangkan, calon pemborong diajak meninjau proyek bareng gubernur dan kepala dinas. Ini bukan sekadar favoritisme. Ini indikasi pemufakatan jahat,” kata Zaenur dikutip dari Kompas TV.
Menurutnya, kompetisi proyek seharusnya terbuka dan adil. Tapi, jika sejak awal sudah dikondisikan, maka proses lelang hanya formalitas. “Calon kontraktornya sudah dibawa keliling proyek sebelum dilelang. Jelas ini sudah diskenariokan,” ujar dia.
Zaenur menilai kedekatan Bobby dan Topan sebagai faktor penting. “Topan dibawa dari Pemkot Medan ke Sumut oleh Bobby. Baru empat bulan menjabat, sudah ‘jualan’ proyek ratusan miliar. Masa tidak perlu diperiksa?” katanya.
Dugaan ini juga diperkuat oleh laporan ICW. Mereka mengklaim menemukan bahwa Bobby ikut meninjau lokasi proyek yang kemudian menjadi objek suap.
“Artinya, Bobby punya pengetahuan awal soal proyek tersebut. Maka patut diduga ia mengetahui adanya persekongkolan,” kata Wana Alamsyah dari ICW.
Koordinator SAHdaR, Hidayat Chaniago, pun menegaskan KPK punya dasar kuat untuk memanggil Bobby. “KPK wajib memanggil semua pihak yang terkait. Termasuk Bobby. Jangan setengah hati,” ujarnya.
Hingga kini, KPK mengklaim masih fokus pada para tersangka yang sudah ditahan, yaitu Kepala Dinas PUPR, PPK, dan pejabat Balai Besar. Namun desakan publik makin kuat agar pengusutan tidak berhenti pada level bawah.
“Kalau KPK serius, panggil Bobby. Periksa. Jangan tunggu tekanan publik makin besar,” pungkas Boyamin.***
