Perguruan tinggi Muhammadiyah menegaskan sikap menolak pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus. Sikap ini merespons aturan dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.
“Yang mana? Yang perguruan tinggi? Belum ada keputusan, tapi beberapa rektor sudah menolak,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, Selasa, 11 Februari 2025.
Busyro menyebut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan beberapa kampus di Jakarta sudah bersikap tegas menolak. Ia berharap perguruan tinggi lain, termasuk negeri, mengambil langkah serupa.
“Ya, mudah-mudahan yang lain segera menolak, tidak hanya Muhammadiyah saja,” ujarnya.
Menurut Busyro, tambang untuk kampus adalah awal dari kehancuran lingkungan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam hanya akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat.
“Dampaknya lebih banyak mudaratnya. Kecelakaan kemanusiaan, sumber daya alam dikeruk habis-habisan,” katanya.
Busyro memang dikenal sebagai sosok paling vokal menentang rencana ini. Sejak Juli 2024, ia sudah memperingatkan koleganya agar tidak larut dalam euforia tambang.
Sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah, ia meminta agar kampus lebih dulu mengkaji dampak lingkungan sebelum tergiur keuntungan dari sektor tambang. “Jangan sampai kampus ikut merusak alam hanya demi keuntungan sesaat,” tegasnya. ***
