Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, telah menyampaikan jika PPN 12 bakal diterapkan per Januari 2025. Namun demikian, belum ada menteri yang mengonfirmasi pernyataan Parjiono itu. Semuanya saling lempar.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selalu menghindari pertanyaan seputar PPN 12 persen yang dilontarkan wartawan.
“(Urusan) PPN ke Bu Menteri Keuangan,” kata Menko Airlangga, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2024 lalu.
Airlangga juga meminta agar kenaikan PPN itu ditanyakan kepada DPR RI. Dia mengatakannya saat ditanya salah satu Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 yang digelar pada Ahad, 1 Desember 2024.
“Jangan tanya pemerintah, tanya Komisi XI. Karena yang memutuskan Komisi XI. Kalau pemerintah ikut keputusan Komisi XI. Jadi, komisi XI pertanyaan ini saya diberi kuasa penuh. silakan bikin rapat internal Kadin,” katanya.
Namun demikian, Airlangga menggarisbawahi bahwa banyak barang yang dikecualikan dari PPN 12 persen, seperti sembilan bahan pokok (sembako), serta barang-barang terkait kebutuhan kesehatan dan pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memilih mengunci mulutnya rapat-rapat.
Usai rapat membahas PPN 12 persen di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 3 Desmber 2024, Sri Mulyani hanya menjawab, “Tanya Pak Menko saja,” ketika dilontari pertanyaan soal kenaikan PPN oleh wartawan.
Setelah itu dia langsung masuk mobil dan berlalu.
