Ketegangan di Jalan Kramat mengingatkan kembali bahwa peran ulama bukan sekadar soal kursi dan kuasa, melainkan amanat untuk menyambung wahyu—menjaga keseimbangan antara yang Ilahi dan yang insani.
Oleh: Aguk Irawan MN. - Warga NU Biasa, Pengasuh Ponpes Baitul Kilmah, Bantul, DIY
DI SEBUAH ruang, atau mungkin di aula di Jalan Kramat Raya sana, konon para ulama tengah bersitegang. Bukan soal tafsir, bukan soal ushul fiqh, bukan pula soal makna al-ashlu dari sebuah teks klasik. Tapi soal kursi, soal posisi, soal—barangkali, meski tak terucap—siapa yang lebih berhak mendefinisikan arah.
Para ulama, dalam imajinasi kolektif kita, adalah “penyambung wahyu”. Bukan dalam arti mereka menerima wahyu baru, tentu saja, sebab kenabian telah usai. Tapi dalam arti mereka adalah transmisi, saluran darinya mengalir kearifan Ilahi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa bumi, ke dalam etika hidup sehari-hari.
Mereka adalah pewaris para nabi (waratsatul anbiya’). Sebuah gelar yang, jika direnungi, mestinya menggetarkan. Ia mengandaikan beban sejarah, moral, dan spiritual yang luar biasa.
Namun di Jalan Kramat beberapa hari ini, beban itu seolah tereduksi menjadi beban logistik politik. Seakan menjadi hingar-bingar, tawar-menawar, dan friksi. Di sana, yang ilahiyah bergesekan keras dengan yang insaniyah—yang fana, yang penuh cacat, yang sarat kepentingan. Ruang yang seharusnya hening oleh munajat justru riuh oleh kalkulasi kekuatan dengan atas nama alim-ulama.
Ulama memang tidak ma‘shum—suci dan tanpa cela. Tetapi dalam maqam keulamaannya, secara ideal kita bisa berharap lebih. Dalam riwayat para ulama, perjuangan dan pembelaan tak seharusnya sekadar soal kursi atau kuasa. Sebab ada yang lebih bermartabat dari itu, yakni amanat untuk menyambung “wahyu”, atau setidaknya hikmah dari teks-teks suci yang tak pernah kering.
Teks yang bicara tentang keadilan, kerendahan hati, dan kasih sayang—bukan soal pemakzulan atau manuver politik semata. “Wahyu”, tentu saja, telah paripurna. Nabi terakhir telah tiada. Namun risalah—pesan moral, etika, dan spiritualitasnya—terus mengalir melalui mereka yang memilih jalan sunyi keilmuan dan keteladanan.
Ulama adalah penyambung riwayat itu, bukan penyambung lidah kepentingan sesaat. Kita, nahdliyin hari ini, wajar teringat pada sosok-sosok bersahaja yang telah pergi—mereka yang dalam ingatan kita mewarisi keheningan dan ketegasan sekaligus; kebijaksanaan dan kearifan.
Kita rindu pada sosok almarhum Kiai Ilyas Ruhiyat, seorang Rais Aam yang bersahaja, memimpin PBNU bersama Gus Dur tanpa banyak bicara soal kekuasaan, tapi kaya dalam sikap. Kiai Ilyas adalah gambaran ulama yang teduh, ilmunya mengakar, perilakunya meneduhkan, bukan memanaskan.
Kemudian ada almarhum Mbah Sahal Mahfudh dari Kajen, kiai dengan kealiman yang tak perlu branding, ketegasan yang tak perlu gebrak meja. Ketegasannya ada pada prinsip, khittah, dan konsistensi. Kelembutannya pada cara, pada senyum, pada penerimaan bahwa realitas tak selalu hitam-putih.
Allahyarham banyak mengajarkan fikih sosial—sebuah ijtihad yang melampaui sekat mazhab formalistik, merespons zaman tanpa kehilangan akar. Fikihnya lentur, tapi akidahnya kokoh. Di tangannya, wahyu terasa relevan, membumi, dan menyejukkan.
Lalu ada almarhum Kiai Hasyim Muzadi, sosok fasih beretorika, tapi kata-katanya berisi substansi, bukan gema kosong. Ia bisa menjadi politikus ulung, tapi keulamaannya tak pernah luntur. Dalam setiap perbincangan politik, selalu ada nasihat tasawuf, selalu ada pengingat akan akhirat.
Ketegasan sikapnya menghadapi ancaman terhadap keutuhan bangsa mengingatkan pada semangat Resolusi Jihad Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari—tegas, tapi lembut seperti bapak yang khawatir anak-anaknya kebingungan.
Tentu saja ada almarhum Gus Dur, anomali yang dirindukan: ulama sekaligus seniman, pemikir, dan pembela kaum minoritas. Ia mentertawakan kekuasaan dan tak pernah sudi diikat birokrasi organisasi. Baginya, NU adalah jamaah, bukan sekadar jam‘iyah. Ia mengajar kita bahwa menjadi ulama berarti berani mengambil risiko demi kemanusiaan, bahkan jika harus berselisih dengan arus utama.
Keempat almarhum itu hanyalah sebagian kecil dari deretan tokoh nahdliyin dengan keteladanan syamil: bahwa ulama adalah penyambung wahyu yang sejati. Mereka menjembatani yang sakral dengan yang profan, yang ideal dengan yang aktual. Mereka menunjukkan bahwa alim tidak berarti kaku, dan tegas tidak berarti kasar.
Kini, di tengah riuh rendah dinamika di Jalan Kramat, kerinduan itu muncul kembali. Kerinduan akan ulama yang tak hanya pandai mengutip kitab kuning, tapi juga membaca kitab kehidupan masyarakatnya—yang kehadirannya meneduhkan, bukan memanaskan.
Kepada para panutan kita yang sedang berdinamika, barangkali perlu sesekali menepi. Membaca kembali lembar sejarah para pendahulu. Merenungkan kembali makna “penyambung wahyu”. Apakah wahyu yang disambungkan itu ajaran tentang kekuasaan, atau ajaran tentang pengabdian? Tentang berebut pengaruh, atau berebut keberkahan?
Para kiai yang terhormat di Jalan Kramat, maaf, barangkali perlu sejenak membaca kembali lembaran sejarah para pendahulu mereka. Di sana, mereka akan menemukan esensi sejati menjadi pewaris nabi: bukan dengan saling sikut demi posisi, tapi dengan meneladani keikhlasan dan keluasan pandangan. Tanpa itu, riwayat keteladanan ulama di NU akan terputus, menyisakan hanya gema kosong dari sebuah organisasi besar.
Kita hari ini darurat butuh kearifan Kiai Ilyas Ruhiyat dan Mbah Sahal, ketegasan dan kelenturan Gus Dur serta Kiai Hasyim. Bukan untuk mengulang sejarah, tapi untuk belajar bahwa keulamaan sejati tak pernah lekang oleh hiruk-pikuk zaman.
Suluk keulamaan—apalagi di Pengurus Besar—semoga tetap tegak. Sesekali menepi, mengingatkan kita pada yang hakiki. Sebab pada akhirnya, yang tersisa bukanlah siapa yang menang dalam perebutan kursi, tapi siapa yang warisannya terus mengalirkan ketenangan di hati umat. Itulah warisan wahyu yang sesungguhnya.
Wallahu a‘lam bish-shawab.***
