Krisis di tubuh Nahdlatul Ulama kian mengemuka ketika Muktamar tak lagi dipahami sebagai jalan mufakat, melainkan arena perebutan tafsir kekuasaan dan legitimasi kepemimpinan.
Oleh: Sinful Bahri — Esais Nahdliyin yang tinggal di Madura.
Galibnya, kekuasaan selalu memiliki godaannya sendiri: ia kerap membuat pemegangnya merasa tunggal. Di gedung Kramat Raya itu, kita kini melihat retakan yang tak lagi bisa disembunyikan dengan semen slogan-slogan besar tentang “peradaban” atau “renaisans.” Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di muka bumi ini, sedang demam. Dan demam itu, tampaknya, bersumber dari satu hal purba yang nganyelké: perebutan tafsir tentang siapa yang paling berhak memegang kemudi.
Krisis PBNU hari ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal jiwa. Kubu Gus Yahya Cholil Staquf, dengan segala visi globalnya, kini berdiri di titik nadir. Ada klaim sepihak yang terasa angkuh, seolah mandat organisasi adalah cek kosong yang bisa ditulis sendiri nominalnya. Padahal, NU tak dibangun di atas podium pidato ketua umum semata; ia dibangun di atas dawuh kiai, di bawah payung Syuriyah.
Kita tahu, jalan keluar dari labirin ini sesungguhnya terang benderang, meski pahit bagi ego yang kadung melambung. Syaratnya satu: ketulusan untuk menepi. Krisis ini hanya bisa diselesaikan jika kubu Gus Yahya sanggup mengetepikan klaim kebenarannya sendiri, menundukkan kepala, dan bekerja bersama di bawah komando Syuriyah untuk menggelar sebuah Muktamar yang legitimate. Bukan Muktamar rekayasa, bukan panggung legitimasi paksa.
