Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Ia meminta aparat menegakkan keadilan tanpa ragu dan menyiapkan regenerasi birokrasi demi pemerintahan bersih.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Ia meminta aparat menegakkan keadilan tanpa ragu dan menyiapkan regenerasi birokrasi demi pemerintahan bersih.
Isu Hangat
Perlu Dibaca
Kategori: Hukum
Khofifah Tegaskan Tuduhan Fee 30 Persen Tidak Rasional
Unggahan Khofifah usai sidang Tipikor Sidoarjo menuai ribuan likes dan puluhan komentar dukungan, sekaligus membantah tuduhan fee 30 persen dana hibah pokmas.
Kasus Korupsi Kuota Haji: Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan di BPK Terkait Kerugian Negara
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas diperiksa BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pihak kuasa hukum tegaskan tidak ada aliran dana dan klaim kebijakan demi kepentingan jemaah.
Khofifah Akhirnya Hadir Jadi Saksi di Sidang Tipikor Pokir DPRD Jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir sebagai saksi tambahan dalam sidang korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim 2019 di PN Tipikor Sidoarjo untuk mengklarifikasi BAP almarhum Kusnadi.
Kejati Tahan Mantan Bupati Bengkulu Utara Terkait Korupsi Tambang
Kejati Bengkulu menahan eks Bupati Bengkulu Utara IR sebagai tersangka dugaan korupsi alih kuasa tambang PT RSM. Penyidik mengungkap kerugian negara hingga Rp1,3 triliun dan dugaan aliran dana Rp600 juta.
Biaya Visum Dihapus, Pakar Unair: Negara Lepas Tangan?
Pakar Unair Prof. Myrtati mengkritik penghapusan biaya visum bagi korban kekerasan seksual. Kebijakan ini dinilai memberatkan korban, menghambat akses keadilan, dan melemahkan penegakan hukum. Simak analisis dampak seriusnya di sini.
Kerugian Capai Rp14,3 Triliun, Kejagung Tahan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO
Kejagung menetapkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO dan POME periode 2022–2024. Modus rekayasa klasifikasi diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp14,3 triliun dan mengganggu tata kelola komoditas strategis nasional.
Diperiksa Kejati, KBS Pastikan Perawatan Satwa Tetap Normal
Manajemen PDTS KBS pastikan perawatan satwa tetap normal meski tengah diselidiki APH. Direktur Operasional jamin pemenuhan nutrisi dan kesehatan satwa tak terganggu proses hukum.
Terbongkar! Akal Bulus Pimpinan PN Depok: Pakai Invoice Fiktif dan Juru Sita Jadi ‘Pintu Suap’ Eksekusi Tapos!
OTT KPK mengungkap praktik suap di PN Depok. Ketua dan Wakil PN Depok ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga meminta fee Rp1 miliar untuk mempercepat eksekusi lahan di Tapos.
PN Depok Tersegel: Ketua dan Wakilnya Tersangka, Rakyat Jadi Korban?
Pimpinan PN Depok terjaring OTT KPK terkait suap sengketa lahan melawan anak usaha Kemenkeu. Temukan fakta manipulasi luas lahan eksekusi dan daftar pihak yang diamankan dalam skandal ini.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.