Penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi fiskal dan moneter demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi fiskal dan moneter demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Perlu Dibaca
Kategori: Editorial
Menerjemahkan Arahan Presiden Prabowo
Arahan Presiden seharusnya diterjemahkan sebagai kebijakan berbasis sistem, bukan selera. Editorial tentang spanduk, sampah, dan logika negara.
Eyang Meri dan Etika yang Terlupakan
Meriyati Roeslani Hoegeng, istri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, meninggal dunia pada usia 100 tahun.
Ekologi Media Indonesia: Mengapa Konflik Lebih Laku daripada Solusi?
Editorial berbasis data resmi APJII, BPS, dan Dewan Pers tentang ekologi media Indonesia yang secara struktural membuat konten konflik lebih viral dibanding narasi solutif.
Prabowo, Rehabilitasi ASDP, dan Batas Tipis antara Risiko Bisnis dan Kriminalisasi
Rehabilitasi Presiden Prabowo atas tiga eks pejabat ASDP memicu debat nasional tentang batas antara risiko bisnis dan kriminalisasi keputusan korporasi. Editorial ini menyoroti proses hukum, reaksi publik, dan dampaknya terhadap tata kelola BUMN.
Vonis Ira Puspadewi dan Bayang-Bayang Kasus Tom Lembong
Vonis 4,5 tahun Ira Puspadewi yang seakan merepitisi pola kasus Tom Lembong: kerugian negara besar tapi tak ada keuntungan pribadi bagi tervonis, dan batas kabur antara kebijakan dan pidana.
Media yang Tak Lagi Mendidik
Fungsi edukatif media massa kian pudar. Editorial ini mengulas bagaimana jurnalisme berubah dari sekolah akal sehat menjadi pasar gaduh demi klik dan rating.
Antara Kebebasan dan Kehormatan: Menimbang Ulang Adab di Tengah Badai Media
Kasus Trans7–Lirboyo membuka perdebatan tentang batas antara kebebasan berekspresi dan kehormatan. Editorial ini menegaskan pentingnya adab pesantren sebagai penuntun moral dalam dunia media yang semakin bising.
Tak Semua Asap Berbahaya: Logika Ekonomi di Balik Keputusan Purbaya Menahan Cukai Rokok 2026
Kesehatan publik penting, tetapi tidak bisa diperjuangkan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat yang bergantung pada sektor riil.
Korupsi Kuota Haji 2024: Ketika Ibadah Dijadikan Komoditas dan Hukum Masih Ragu
Kuota haji mestinya urusan ibadah, bukan lahan bisnis. Tapi di Indonesia, ibadah bisa bocor lewat meja birokrasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.